UAS Problematika Pendidikan (Take Home Exam)

Posted: Juni 19, 2013 in Uncategorized
Tag:

UNIVERSITAS PENDIDIKAN  INDONESIA

SEKOLAH PASCASRJANA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR

 

UJIAN AKHIR SEMESTER

Mata Kuliah     

:

Problematika Pendidikan Dasar

Hari/Tanggal  

:

Selasa, 11 Juni 2103

Dosen

:

Prof. Dr. H. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A.

Petunjuk:

  • Ujian ini boleh dikerjakan di luar kelas (take home exam).
  • Jawablah semua jawaban dengan jelas dan lengkap! Usahakan didukung dengan data dan hasil penelitian dari jurnal ilmiah.

 

  1. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) untuk SD yang baru berlalu menimbulkan pro dan kontra. Bagaimanakah posisi anda dalam hal ini? Menurut pendapat anda bagaimana UN SD ke depannya?

JAWAB:

                 Sebagai seorang guru, saya turut prihatin dan tidak setuju dengan system evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pemerintah melalui Ujian Negara (UN). Kegiatan evaluasi semacam itu hanya mengontrol kemampuan kognitif siswa saja dan menentang prinsip humanis dalam pendidikan di mana UN menyamaratakan kemampuan siswa secara kognitif padahal setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri (Tilaar, 2008:36).

                 Ujian Negara (UN) harus diubah fungsinya dari sekedar cara untuk mendapatkan informasi mengenai hasil belajar yang nantinya akan digunakan sebagai refleksi bagi pemerintah dalam mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan sehingga tidak perlu dijadikan sebagai standar kelulusan siswa. Pemerintah sepertinya lupa bahwa wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu tidak boleh diadakan UN di SD karena itu merusak esensi dari wajar dikdas itu sendiri. Ujian yang dilakukan adalah bersifat opsional untuk siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah (Kemkobidkesra, 2008:127).

                 Ujian Nasional di SD sebaiknya dihapuskan dan hal ini nampaknya sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 Pasal 67 Ayat 1a yang berbunyi “Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud, dikecualikan untuk SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat”. Maka, jika pemerintah benar-benar melaksanakan ketentuan pasal ini maka tidak akan kita temui Ujian Nasional sepanjang pelaksanaan Kurikulum 2013 nanti.

 

 

 

 

  1. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung mutu pendidikan di sekolah. Namun masih banyak permasalahan di sekitar sarana prasarana sekolah ini. Kemukakan permasalahan apa saja yang berkaitan dengan sarana dan prasarana ini dan bagaimana pendapat anda tentang upaya mengatasinya? Sebaiknya jawaban didukung dengan data yang kuat.

JAWAB:

a)      Permasalahan dan Data Empiris

           Dalam Peraturan Pemerintah N0. 19 Tahun 2005 pasal 42 menyebutkan setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang dapat menunjang proses pembelajaran. Namun, realita yang terjadi di lapangan masih memprihatinkan. Data terbaru yang didapatkan dari sebuah artikel di kompas.com pada tanggal 13 Maret 2012 (diakses tanggal 13 Juni 2013), salah satu SD yakni SD 061 Macceram Kecamatan Binuang, yang hnaya berjarak belasan kilometer dari Kota Polewali Mandar, Sulawesi Barat hanya memiliki 25 kursi dan meja abelajar untuk 100 siswa. Bagi siswa yang datang terlambat ke sekolah maka mereka tidak mendapatkan kursi untuk duduk di kelas dan terpaksa duduk di lantai bahkan berdiri ketika proses pembelajaran berlangsung. Kondisi meja dan kursi pun memprihatinkan karena sudah jauh dari kata layak untuk digunakan. Tidak sedikit meja dan kursi ditopang kayu dan bambu agar tetap dapat menopang tubuh siswa.

           Potret buram sarana dan prasarana di bsekolah dasar juga diberitakan dalam Harian Waspada tanggal 22 Januari 2012 yang menyebutkan bahwa sekitar 30% benagunan SD di Kota Medan dalam keadaan tidak baik serta tidak mendukung kegiatan belajar mengajar. Sekolah juga tidak memberikan kenyamanan fasilitas kepada sisw untuk belajar.

           Secara nasional, Data Balitbang Depdiknas (2003) menyebutkan untuk satuan SD terdapat 146.052 lembaga yang menampung 25.918.898 siswa serta memiliki 865.258 ruang kelas. Dari seluruh ruang kelas tersebut sebanyak 364.440 atau 42,12% berkondisi baik, 299.581 atau 34,62% mengalami kerusakan berat. Kalau kondisi MI diperhitungkan angka kerusakannya lebih tinggi karena kondisi MI lebih buruk daripada SD pada umumnya.

           Menurut data yang didapatkan dari depdiknas (2009), masih banyak kondisi ruang kelas di Indonesia yang mengalami kerusakan yang bisa kita lihat dalam tabel di bawah ini.

       Tingkat Pendidikan

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

Jumlah

% kelas Rusak

SD

491.882

214.213

185.585

891.680

44,84

SMP

203.523

35.638

15.694

254.855

20,14

SM (SMA dan SMK

160.862

14.669

5.487

181.018

11,13

                                                                Sumber: Kemendiknas 2009

 

 

 

 

b)     Solusi

  1. Pengelolaan fasilitas pendidikan

         Perencanaan dalam penentuan kebutuhan akan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan sangat diperlukan untuk mengetahui fasilitas apa saja yang diperlukan agar tidak ada kekurangan maupun kelebihan dalam pengadaannya. Sebelum mengadakan fasilitas pendidikan terlebih dahulu harus melalui prosedur yang benar, yaitu melihat dan memeriksa kembali keadaan dan kekayaan sekolah yang ada, agar tidak terjadi sarana pendidikan yang mubazir, seperti pengadaan kembali sarana yang masih memadai dari segi kuantitas maupun kualitas atau pengadaan fasilitas yang tidak diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam perencanaan juga perlu dipertimbangan darimana dana yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tersebut. Sekolah bisa mengadakan rapat dengan para stakeholder untuk mencari cara bagaimana memenuhi kebutuhan sekolah, bisa juga mengajukan premohonan kepada instansi pemerintah seperti Disdikpora provinsi atau kabupaten/kota, dan mengajukan RAPBS kepada komite sekolah.

  1. Penyimpanan sarana dan prasarana

         Penyimpanan sarana dan prasarana merupakan kegiatan menyimpang suatu barang fasilitas pendidikan baik yang masih dalam kondisi baik maupun yang masih sangat baru dengan memberikan wewenang kepada seorang yang ditunjuk atau ditugaskan oleh sekolah untuk menjaganya. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan ialah aspek fisik dan aspek administratif. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan dan biasa disebut gudang. Kemudian aspek administratif, adalah hal-hal yang diperlukan untuk mendukung oelaksanaan kegiatan dalam penyimpanan seperti: bendaharawan kepala gudang, urusan tata usaha, urusan penerimaan, urusan penyimpanan dan pemeliharaan, dan urusan pengeluaran.

         Barang-barang yang sudah dianggarkan dalam pengadaan barang jika sudah terealisasi maka sebaiknya langsung disimpan ke bagian penyimpanan barang selanjutnya akan diinventariskan dan dicatat ketika barang tersebut akan dipakai agar terkesan tertib, rapi, dan teratur. Dan diperlukan kegiatan pelatihan bagi penjaga inventaris sekolah agar dapat menjaga fasilitas sekolah dengan baik dan sesuai prosedur.

  1. Alokasi pembiayaan dana untuk rehabilitasi sarana prasarana yang rusak harus dimonitor dan dievaluasi agar tidak terdapat kebocoran dana
  2. Penting untuk dilakukan tindakan affirmatif dalam menangani kerusakan sekolah.
  3. Dalam mengatasi problem kekurangan sarana dan prasarana dalam pembelajaran maka dituntut kekreativitasan guru dalam memberdayakan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan siswa (pembelajaran alam takambang)
  4. Peningkatan kesdaran kepada seluruh warga sekolah untuk memelihara fasilitas sekolah

 

  1. Guru merupakan kunci utama dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Namun demikian, banyak persoalan pelik dalam masalah guru ini, dari mulai sistem rekrutmen, distribusi dan profesionalitasnya. Kemukakan berbagai permasalahan dalam hal tersebut dan bagaimana pendapat anda tentang upaya pemecahannya?

JAWAB:

                 Rekrutmen guru pada dasarnya ditentukan sendiri oleh pihak sekolah sesuai dengan jumlah kebutuhan guru yang harus dipenuhi sekolah. Sekolah akan mengajukannya kepada BKD dan akan diproses di BKN. Namun, ada kendala di mana ketika BKN menetapkan secara sepihak mengenai kuota jumlah guru yang bisa direkrut oleh suatu daerah tersebut sehingga jumlah guru yang diterima oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah masih kurang. Kemudian masalah isu rekrutmen guru yang sarat dengan KKN yang terjadi secara sistemik mulai dari peserta sampai kepada pejabat daerah tersebut. Permasalahan juga terjadi pada rekrutmen guru honorer di sekolah negeri masih dominan dan menimbulkan banyak masalah meskipun ada larangan untuk merekrut guru honor dan akan berakibat menumpuknya guru honorer yang menuntut diangkat statusnya menjadi guru tetap atau guru PNS. Selain itu, proses rekrutmen pun sering tidak tepat sasaran di mana terjadi penumpukan guru hanya pada bidang studi tertentu.

                 Solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan system rekrutmen guru ialah: a) penerapan sentralisasi sistem rekrutmen dan pengangkatan guru yang dilaksanakan secara terpadu dengan program pendidikan guru dengan ikatan dinas pada LPTK yang berfungsi memenuhi kebutuhan guru secara regional dannasionaldengan memberikan ikatan dinas pada LPTK yang siap ditempatkan di daerah manapun di Indonesia; b) pengangkatan guru PNS hendaknya memprioritaskan daerah yang masih kekurangan guru. Oleh karena itu harus ada pemetaan terhadap kebutuhan guru oleh pemerintah daerah di setiap sekolah.

                 Permasalahan guru juga terjadi pada sistem distribusinya yang tidak merata. Guru di Indonesia amatlah banyak hanya saja kebanyakan sebarannya dominan di perkotaan di banding di daerah pedesaan dan terpencil. Hal ini juga dipengaruhi oleh bagaimana suatu daerah melakukan sistem rekrutmen guru. Distribusi guru juga terhambat dikarenakan guru kurang termotivasi untuk mengajar di daerah terpencil sebab kurangnya fasilitas yang dapat mendukung kehidupan serta proses belajar mengajarlah yang membuat guru enggan ditempatkan di daerah terpencil walau sudah disediakan tunjangan daerah terpencil.

                 Pengadaan dan penempatan guru haruslah merupakan satu paket. Artinya tenaga guru untuk daerah tersebut dipersiapkan dalam suatu program secara cermat, baik dalam jumlah maupun kualifikasi fisik dan psikis dalam suatu program khusus. Pelaksanaannya oleh LPTK yang terdekat. Pemberlakuan SKB 5 antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian PAN dan RB, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian  Keuangan, dan Kementrian Agama yang isinya mengatur kesepakatan untuk kerja sama dan memberikan dukungan dalam pemantauan, evaluasi, dan kebijakan penataan serta pemerataan guru secara nasional diharapkan dapat menjadi suatu peraturan yang bisa dilaksanakan dalam pendistribusian guru ke daerah-daerah yang benar-benar kekurangan guru. Kemudian penting juga untuk diperhatikan oleh pemerintah yakni mengenai peningkatan motivasi guru untuk mau didistribusikan ke daerah terpencil dengan memperbaiki fasilitas pembangunan di daerah tersebut yang juga pastinya akan membuat daerah tersebut maju dari segi pembangunan maupun pendidikan.

 

  1. Indonesia menghadapi permasalahan dengan kekurangan guru, khususnya pada daerah terpencil. Selain itu, juga di banyak daerah terpencil jumlah murid hanya sedikit (sekolah kecil). Multi-grade atau multi-age teaching merupakan salah satu alternatif. Jelaskan seperti apa multigrade atau multi-age teaching tersebut? Kemukakan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan multigrade atau multi-age teaching, khususnya tentang keefektifannya!

JAWAB:

                 Jika kita melihat dari definisi bahasanya, multi-grade teaching itu berarti pembelajaran di mana menggabungkan beberapa jenjang kelas dalam satu sekolah. Sedangkan multi-age teaching berkonsentrasi kepada penggabungan siswa yang beragam klasifikasi umur dan jenjang kelasnya secara sosial maupun akademik yang terintegrasi dalam satu proses pembelajaran (mun.ca/educ/faculty/mwatch/win2000/mulcahy.htm diakses tanggal 13 Juni 2013).

                 Hasil penelitian yang saya ambil dari staff.uny.ac.id (diakses tanggal 13 Juni 2013) mengkombinasikan kegiatan Cooperative Learning dalam pembelajaran kelas rangkap di sekolah. Di sini diperlukan suatu strategi khusus agar pembelajaran kelas rangkap dapat berjalan efektif, meminimalisir kegaduhan, meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar, dan membuat siswa aktif, maka dipilih strategi Cooperative Learning. Dengan menggunakan Action Research, para peneliti: Paidi, C. Asri Budiningsih, dan Siti Nurjanah berhasil memberikan kesimpulan bahwa adanya keefektifan pembelajaran kleas rangkap dengan menggunakan strategi Cooperative Learning. Maka, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pembelajaran kelas rangkap akan dapat dilaksanakan dengan efektif apabila guru menggunakan suatu strategi yang dapat membantunya dan siswa mencapai tujuan pembelajaran walau hanya diajar oleh 1 guru untuk beberapa kelas.

 

  1. Banyak penelitian meunjukkan bahwa penggunaan bahasa nasional sebagai bahasa pengantar di SD sejak kelas-kelas awal kadang menimbulkan kesulitan bagi anak-anak yang sehari-harinya menggunakan Bahasa Ibu (Mother-tongue), sehingga mempengaruhi prestasi akademik mereka. Kemukakan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan permasalahan tersebut dan bagaimana penerapan Bahasa Ibu dapat secara efektif meningkatkan prestasi akademik dan kelangsungan sekolah anak!

JAWAB:

                 Dalam Undang-Undang tentang Pendidikan dan pengajaran No, 12 Tahun 1951 Bab W tentang bahasa pengantar disebutkan bahwa: (a) Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Republik Indonesia; (b) Di Taman Kanak-Kanak dan di tiga kelas yang terendah di Sekolah Dasar, bahasa daerah oleh dipergunakan sebagai bahasa pengantar. Oleh karena itu sebagai seorang guru di kelas rendah masih diperbolehkan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam mengajar agar kondisi psikologis serta kemampuan akademik siswa tidak terganggu dengan bahasa Indonesia yang masih dianggap asing oleh siswa. Bahasa Indonesia bisa digunakan apabila bahasa ibu yang dipakai oleh siswa tidak terlalu berbeda padanan kata-katanya dengan Bahasa Indonesia.

                 Namun, ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di SD kelas rendah mempengaruhi kemampuan berbahasa anak yang berimbas kepada rendahnya prestasi belajar anak. Salah satu penelitian tersebut ialah yang dilakukan oleh Helena Emma Maria Korompis, seorang mahasiswa Pascasarjana UPI yang menganalisis pengaruh bahasa ibu dalam ragam bahasa lisan dan tulisan siswa SD kelas IV SD Santo Yusuf Bandung. Di sini terlihat pengaruh dari penggunaan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar yang dipakai di kelas rendah (kelas I sampai kelas III) sangat mempengaruhi ragan bahasa lisan dan tulisan siswa ketika ia menginjak ke kelas tinggi. Banyak kesalaahn yang dilakukan oleh siswa kelas IV SD Santo Yusuf Bandung dalam penggunaan bahasa Indonesia, misalnya dalam fonologi (misalnya kata kemangi ditulis dan dibaca kamangi karena terpengaruh bahasa Sunda), morfologi (kesalahan dalam pemilihan kata awal seperti menhirup yang seharusnya menghirup, kata segala macam yang seharusnya bermacam-macam), sintaksis (misalnya pada kalimat rumah kakek di kampung sekali seharusnya rumah kakek jauh sekali di kampung), dan leksikon (kesalahan pemilihan kata oleh siswa misalnya kalimat pagi-pagi kekali jalan-jalan ke kebun kakek).

                 Selain mempengaruhi ragam bahasa lisan dan tulisan siswa, bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa pengantar di sekolah akan menyulitkan siswa untuk memahami materi pelajaran baik yang disampaikan oleh guru ataupun buku teks pelajaran sehingga diperlukan kemampuan guru untuk menyederhanakan penggunaan bahasa Indonesia yang bisa dengan mudah dipahami dan dicari padanan kata-katanya dengan bahasa pengantar. Ini dapat diartikan bahwa guru juga harus mampu menguasai bahasa ibu yang digunakan siswa. Guru juga harus memperhatikan perkembangan bahasa anak. Apabila anak sudah bisa diajak untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di kelas rendah maka bisa dikombinasikan antara bahasa ibu dan bahasa Indonesia dalam mengajar. Dengan memberikan pengetahuan kepada siswa akan ragam bahasa Indonesia selama proses pembelajaran maka akan memperkaya kosakata Bahasa Indonesia siswa kelas rendah sebelum mereka masuk ke tingkat kelas tinggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bagaimana pendapat anda tentang partisipasi masyarakat terhadap pengembangan sekolah; apakah wajar jika sekolah berharap mendapat dukungan partisipasi masyarakat ataukah itu justru akan membebani masyarakat? Dalam hal apa saja sebenarnya masyarakat dapat berpartispasi untuk membantu sekolah? Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam membantu sekolah dan meminimalisasi sikap antipati masyarakat dalam hal tersebut?

JAWAB:

                 Masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Bagaimanapun, outcomes pendidikan pada akhirnya akan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum haruslah terdapat aspek sosiologis. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan di sekolah hendaknya digalakkan. Bukan bermaksud untuk memberikan suatu beban psikologis kepada masyarakat, namun sudah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat untuk bersama-sama dengan sekolah mengembangkan ide dan gagasan untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik. Masyarakat di sini juga termasuk orang tua/wali siswa.

                 Dalam berpartisipasi, masyarakat itdaklah sepenuhnya mempunyai kuasa penuh dalam memberikan masukan di sekolah. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam rangka partisipasinya sebagai stakeholder di sekolah, yakni:

a)      Orang tua bisa bekerja sama dengan guru dalam pembelajaran anak, misalnya seorang guru yang memberikan informasi kepada orang tua/wali siswa mengenai perkembangan belajar siswa sehingga kesulitan siswa dalam belajar dapt teridentifikasi dan teratasi. Perhatian orang tua dalam pembelajaran siswa haruslah ditingkatkan karena waktu siswa banyak ia habiskan di rumah.

b)      Masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan pendidikan. Misalnya sekolah akan mengeluarkan kebijakan mengenai perbaikan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pembelajaran. Maka sekolah memerlukan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat merasakan bahwa mereka turut andil dalam peningkatan proses pembelajaran di sekolah.

c)      Masyarakat juga berpartisipasi dalam monitoring kegiatan sekolah dengan melihat kinerja sekolah apakah telah sesuai dengan tuntutan masyarakat akan pendidikan ataukah tidak. Masyarakat dapat melihat outcomes  dari skeolah tersebut, apakah layak untuk terjun di masyarakat ataukah tidak.

d)     Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses evaluasi program terutama dalam hal pendanaan sekolah yang telah dikeluarka oleh masyarakat. Kemudian prinsip transparansi pun akan diterapkan oleh sekolah guna menjalin sikap keterbukaan dan akuntabilitas antara masyarakat dan sekolah.

Begitu pentingnya peranan masyarakat dalam kemajuan pendidikan di masyarakat maka sudah pantasnya masyarakat turut andil dalam kegiatan di sekolah. Kesadaran akan hal ini sering terlupakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan dan perhatian masyarakat terhadap sekolah dan juga disebbabkan oleh kurangnya sosialisasi serta pendekatan sekolah kepada masyarakat sehingga masyarakat terkesan acuh dan mengambil sikap pesimis dan skeptis kepada sekolah.

Di lapangan, saya menemukan sekolah hanya melibatkan masyarakat dalam hal pendanaan saja.  Padahal sekolah bukan hanya mengurusi dana saja, tetapi inti penting sekolah ialah pembelajaran. Maka haruslah ada solusi bagaimana menggalakkan partisipasi masyarakat di sekolah, yakni:

a)      Orang tua siswa dan guru haruslah menjalin komunikasi yang baik. dalam hal ini, guru dapat berinisiatif mengundang orang tua ke sekolah, mengadakan kunjungan ke rumah, membentuk IOM (Ikatan Orang Tua Murid). Ketika proses ini terjadi dengan baik, maka guru dan orang tua bisa saling sharing  mengenai perkembangan siswa selama di sekolah dan di rumah. Jika menemui permasalahan maka melalui kegiatan inilah diharapkan dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut.

b)      Penerapan MBS secara optimal. Tujuan dari MBS adalah pemberian otonomi sekolah dan peningkatan partisipasi masyarakat yang tinggi untuk mencapai efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Efisiensi dicapai melalui keleluasaan mengelola sumber daya sekolah, partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Sekolah haruslah mengupayakan MBS ini berjalan dengan baik karena akan meningkatkan partisispasi masyarakat di sekolah. Sekolah bisa melakukan sosialiasi atau pendekatan sebagai langkah pertama untuk “mengundang” perhatian masyarakat mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam hal ini diperlukan seorang pemimpin atau kepala sekolah yang visioner, yang mempunyai pandangan baik untuk memajukan mutu pendidikan di sekolahnya.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s