UAS Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Posted: Juni 8, 2013 in Uncategorized
Tag:

 

 

 

 

 

Petunjuk:

  1. Ujian mata kuliah ini berupa Take Home Test, jawabannya dikumpulkan selambat-lambatnya Jum’at, 7 Juni 2013 pk. 21.00 via email: permanajohar@yahoo.com
  2. Cantumkan identitas saudara untuk hasil ujian yang dibuat dan sampaikan melalui alamat email  dengan file UAS AKPPD NIM & NAMA KELAS A/B/C*) – 2013.

 

Soal Ujian:

  1. Ketidak-menentuan pemahaman filosofi tentang pendidikan dasar di kalangan pendidik (guru-guru sekolah dasar/SD) di Indonesia, banyaknya kebijakan pendidikan dasar yang kurang cukup tersimak oleh mereka, de-contextualized teori-teori dan model-model pendidikan (pembelajaran) yang diterapkan, dan disiplin kerja sebatas makna mengugurkan kewajiban, menyebabkan mutu pendidikan buruk dan pemanfaatan sumber daya pendidikan mengalami pemborosan, bahkan penyimpangan (korupsi).

(a)    Terangkan mengapa demikian, bagaimanakah peta permasalahan yang sebenarnya;  apakah kekeliruan memang ada pada pihak pendidik, ataukah pernyataan tersebut bersifat hyphothetical?

JAWAB:

Guru menjadi titik sentral dan awal dari semua pendidikan di Indonesia. Namun, saya ingin menekankan ada beberapa faktor lain yang memberikan kontribusi lain dalam mempengaruhi peningkatan pendidikan di Indonesia. Ini sudah bersifar sistemik, dalam artian saling membentuk suatu siklus permasalahan. Selain faktor guru, beberapa faktor lainnya ialah kelambanan pemerintah dalam menuntaskan masalah wajib belajar sembilan tahun, pembinaan profesionalisme guru yang kurang konsisten, evaluasi pendidikan yang sarat kontroversi.

Namun, saya meninjau memang basis dalam peningkatan mutu pendidikan berada pada guru. Apapun kurikulumnya jika SDM yang menerapkannya mampu dan menguasainya dengan baik maka itu tidak menjadi masalah. Maka hal pertama yang harus diperbaiki ialah SDM pendidikan itu sendiri kemudian baru masalah pengaturan sistemnya.

 

(b)   Uraikan secara singkat suatu kerangka pemikiran baik dari perspektif kuantitatif (objektif) ataupun perspektif kualitatif (interpretif) atas isu kritis lemahnya mutu pendidikan dasar di Indonesia, sertakan contoh realitas dari kehidupan yang dimaksud!

JAWAB:

Bagi sebuah negara yang ingin maju hendaknya memprioritaskan pendidikan sebagai suatu kebijakan strategis pembangunan. Kita telah menyaksikan bahwa berbagai ketentuan dalan UUD 1945 dan UU Sisdiknas belum diwujudkan dalam praktek penyelenggaraan pendidikan nasilnal. Hal ini tercermin dari berbagai kritikan masyarakat mengenai: 1) Kelambanan pemerintah dalam menuntaskan masalah wajib belajar sembilan tahun. Ini didasarkan amanat UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 mengenai perihal wajib belajar sembilan tahun. Namun, sejak diberlakukan undang-undang ini hingga sekarang, hak anak untuk mengikuti pendidikan dasar tidak sepenuhnya diterima. Indonesia menganut sistem Education For All bukan Compulsory Education. Hal ini nampak pada tidak adanya sanksi hukum bagi orang tua yang membiarkan anak-anaknya tidak bersekolah dan juga dilihat dari ketidaktegasan pemerintah dalam menindak anak-anak yang berkeliaran di jalan ketika jam sekolah. Sedikitnya setengah juta anak usia SD dan 200 ribu anak usia SMP tidak melanjutkan pendidikan. Program BOS yang dicanangkan pemerintah tidak bisa memutus rantai masalah putus sekolah di Indonesia.  Ini dapat diartikan bahwa bukan hanya masalah ekonomi yang mempengaruhi anak putus sekolah, tapi ada faktor-aktor lain. Seperti transportasi, bencana alam, kondisi geografis, masalah nutrisi, siaran televisi.

2) Pembinaan profesionalisme guru yang kurang konsisten. Pada Pasal 14 dan 20 UU No. 14 Tahun 2005 juga dijelaskan salah satu hak serta kewajiban guru ialah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Hal ini sudah kita lihat implementasinya yakni dalam program sertifikasi. Untuk mengetahui hasil pengembangan profesionalisme guru diperlukan sistem sertifikasi yang akuntabel yang hendaknya dilaksanakan oleh LPTK. Informasi terakhir dari para pengelola penyelenggaraan sertifikasi guru menunjukkan bahwa dari total kelompok guru yang menjadi peserta pengisisan Portofolio sertifikasi guru itu ternyata hanya ssekitar 20-30 persen saja yang dapat dinyatakan lolos uji sertifikasi itu. Hal ini berarti sekitar 70-80 persen dari total populasi guru itu masih belum memenuhi syarat profesionalisme guru.

3) Evaluasi pendidikan yang sarat kontroversi. Evaluasi pendidikan di Indonesia berada dalam konteks quality control tanpa disertai quality assurance (Kemkokesra, 2008:124) sehingga menimbulkan suatu persaingan individual siswa dalam hal lulus atau tidak lulus ujian. Ujian Nasional (UN) yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pendidikan sangatlah merugikan negara dalam segi waste dan cost pendidikan. Indikator waste dapat dilihat dari penurunan HDI sedangkan cost pendidikan yang begitu mahal harus dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan UN ini. Kemudian juga alat tes UN yang digunakan memiliki nilai validitas kurikulum yang rendah, hal ini dikarenakan UN hanya mengukur keterampilan ranah kognitif dan mengabaikan ranah psikomotorik dan afektif. Ujian Negara harus diubah fungsinya lebih pada cara untuk mendapatkan informasi mengenai hasil belajar, Dan pada jenjang pendidikan dasar tidak diperlukan UN.

 

(c)    Bagaimanakah pendapat saudara, apakah penetapan dan implementasi Kurikulum 2013 merupakan sebuah solusi yang urgent atas isu kritis lemahnya mutu pendidikan dasar

JAWAB:

Bagi saya, mengubah kurikulum merupakan suatu eksia-siaan jika tidak dibarengi dengan penigkatan mutu guru. Sebenarnya, apapun kurikulumnya maka jika kualitas guru sudah bagus dan kokoh maka guru akan tetap bisa beradaptasi. Hal ini memberikan suatu pandangan bahwa jika SDM baik maka segala kebijakan pendiidkan yang diputuskan akan bisa di-handle. Maka, bukanlah kurikulum yang harus diganti melainkan perbaikan kualitas guru. Percuma mengeluarkan anggaran yang tinggi untuk perubahan kurikulum jika kualitas guru masih rendah. Akan terjadi pemubaziran anggaran. Toh, jika yang ditekankan pendidikan karakter, tanpa merubah kurikulum pun bisa dilakukan implementasi pendidikan karakter karena guru yang sudah profesional mempunyai kompetensi kepribadian yang baik dan seyogyanyalah ia akan mengajarkan hal tersebut kepada anak juga.

Kemudian juga isu perubahan kurikulum KTSP ke Kurikulum 2013 ini tidak akan berdampak pada perubahan besar dalam isu kritis lemahnya mutu pendidikan dasar di indonesia jika pemerintah tidak tegas dalam pemberlakuan wajib belajar sembilan tahun. Lalu kontroversi UN ini harus segera diclearkan. UN memang perlu dilakukan tapi hanay untuk menjadi evaluasi bagi pemerintah bukan sebagai penentuan kelulusan siswa di jenjang pendidikan tertentu. Sehingga saya bisa katakan bahwa bukan kurikulum yang sebaiknya diganti tapi perbaikan kualitas guru.

 

(d)   Dibanding dengan penetapan kebijakan Kurikulum 2013, bagaimanakah dengan solusi peningkatan mutu pendidikan melalui penetapan kebijakan pengembangan guru (teacher development policy), tunjukkan kekuatan argumentasi saudara terutama dilihat dari social setting Negara Kesatuan Republik Indonesia – NKRI, tuntutan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,  strategi konseptual pengembangan guru (seperti dari Mc. Kinsey)

JAWAB:

Peningkatan mutu pendidikan memang harus dititikberatkan kepada guru karena guru sebagai sumber daya yang harus dilatih dalam mengembangkan pendidikan. Maka, adanya penetapan kebijakan dalam pengembangan kualitas guru amatlah disambut baik oleh berbagai kalangan. Upaya intervensi apapun yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengubah kurikulum tetap akan bermuara pada terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran di ruangan kelas. Gurulah yang menjadi manajer utama dalam sistem pembelajaran yang memfasilitasi siswa sebagai pembelajar. Jika kita lihat dari tataran sosial kemasyarakat di Indonesia, pendidikan merupakan suatu proses interaksi interpersonal dan oleh karena itu pendidikan adalah proses dalam tataran sosial. Dalam kaitan ini proses pendidikan harus mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk sosial di mana siswa diajarkan bagaimana berbudaya khususnys budaya Indonesia. Maka, seorang guru harus cakap dalam hal sosial karena ia akan memberikan pengetahuan serta pemahamannya kepada siswa mengenai kehidupan sosial masyarakat di Indonesia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia mengklasifikasikan sembilan jenjang dan guru ndengan kualifikasi strata 1 (S1) menempati jenjang ke-6 dan ini dapat dikatakan bahwa guru dengan lulusan S1 masih belum dikatakan sebagai ahli atau profesional sampai ia telah melalui masa profesi maka ia akan naik menjadi tingkat ke-7 dalam kerangka KKNI. Maka, kualitas guru harusnya ditingkat melalui program profesi guru agar terciptanya guru-guru profesional yang dapat menjadi ahli di bidang keprofesiannya sesuai dengan kerangka KKNI.

Strategi konseptual pengembangan guru yang baik ialah dengan memberikan pelatihan kepada guru secara berkelanjutan. Dalam pengembangan guru, setidaknya ada tiga orientasi yang bisa dipakai (Kemkokesra, 2008:137-138): (1) Sistem Pendekatan Integratif dalam Pendidikan dan Pengembangan Profesionalisme Guru (SPI-P3G). Model SPI-P3G ini didasari asumsi sosio-psiko-filosofiko-pedagogis bahwa profesionalisme guru memerlukan proses tumbuh kembang dalam suatu konteks lingkungan sosio-psiko-filosofiko-pedagogis yang utuh dan terpadu. Itulah model yang diterapkan oleh LPTK (SPG, PTPG, IKIP); (2) Strategi Pendekatan Sistem Pendidikan dan Pembangunan Profesionalisme Guru Konsekutif (SPK-P3G). Pada model SPK-P3G ini berpegang pada prinsip “akomodasi akademik dan asimilasi dari teori Piaget”. Pengalaman belajar hasil prestatif bawaan akan dapat disambungkan dan digabungkan dengan pengetahuan dan pengalaman praktek keguruan, meskipun dalam waktu yang singkat. Contoh dari penerapan model ini ialah adanya program akta IV di PTN di luar LPTK. Secara kuantitatif, model ini meberikan keuntungan besar karena menghasilkan guru yang banyak dalam tempo waktu relatif singkat tetapi sayangnya miskin akan profesionalisme keguruannya; (3) Strategi Pendekatan elektif dalam Sistem Pendidikan dan Pengembangan Profesionalisme Guru (SPE-P3G). Model ini pada prinsipnya kombinasi anatara SPI-P3G dan SPK-P3G. Esensi pendekatan ini ialah abhwa model dapat berjalan berdampingan dan saling mengisi. Sarjana-sarjana non-LPTK dapat mengambil PPG pada LPTK tetapi sangat diutamakan mereka yang lulus dari lingkungan PTN/S yang sama.

 

(c) Program praksis manakah yang diusung sebagi cara jitu (excellency) untuk penyelesaian masalah dimaksud?

JAWAB:

Program yang saya anggap dapat meperbaiki masalah pendidikan khususnya dalam konteks pengembangan profesional guru ialah dengan adanya pelatihan secara kerkesinambungan dan adanya program evaluasi kinerja guru dan kurikulum yang didampingi dengan rancangan perbaikannya jika terdapat kelemahan dalam temuan tim monitoring dan evaluasi (Suryadi, 1993:125).

1)   Pelatihan guru ini bisa diadakan dalam tingkat daerah dan bekerja sama dengan dinas pendidikan terkait untuk mendatangkan ahli pendidikan untuk memberikan suatu masukan dalam hal pengembangan profesional guru. Kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi hendaknya ditinjau ulang pelaksanaanya, harus ada tindak lanjut serta pengawasan terhadap kinerja guru yang sudah dianggap profesional.

2)   Pengurangan tugas prosedur yang terlalu banyak kepada guru-guru (misalnya membuat persiapan tertulis) kecuali membaca buku bahan ajar. Dalam mekanisme kontrol terhadap persiapan mengajar seperti ini perlu dilakukan pengecekan secara terus-menerus oleh kepala sekolah.

3)   Ciptakan suasana kondusif terhadap guru untuk belajar bersama di sekolah melalui kegiatan rutin seperti membaca buku di perrpustakaan, seminar, diskusi, dan bila perlu mengundang ahli pendidikan ke sekolah.

4)   Hasil studi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa adanya korelasi positif antara kualifikasi pendidikan tinggi guru terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga diharapkan bahwa lulusan dari FKIP dapat menjadi guru yang profesional dengan mengikuti program sertifikasi guru.

 

(c) Bagaimana peran seorang kepala sekolah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan untuk implementasi peningkatan mutu pendidikan di sekolahnya (SD)?

JAWAB:

Kepala sekolah sebagai pemimpin di skeolah, pemimpin guru dan staff merupakan salah satu unsur strategis pendidikan dalam mengadakan monitoring evaluasi terhadap segala kebijakan pendidikan yang dicanangkan pemerintah. Kepala sekolah hendaknya berperan aktif dalam memberikan masukan atas kinerja guru dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan. Kepala sekolah mengadakan program pelatihan bagi guru-guru dengan memngundang berbagai pihak yang ahli dalam pendidikan, mengikutsertakan guru-guru dalam seminar-seminar pendidikan, memberikan suatu motivasi agar guru tetap bekerja secara profesional dan berbudi pekerti luhur, mengadakan evaluasi bersama di akhir bulan untuk mencari kelemahan serta tindak lanjut bagaimana agar kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

 

 

 

  1. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan

(a)     Mengapa karakter selalu menjadi isu kritis dan bagaimanakah kepentingan pendidikan karakter bagi anak usia SD?

JAWAB:

Kita telah ketahui bersama bahwa karakteristik anak usia SD berada dalam fase peniruan (imitasi) di mana ia akan belajar moral dari lingkungan sekitarnya. Dalam fase ini, orang tua dan guru sebagai model pembelajaran hidup bagi siswa dalam pembentukan moral dan karakter anak. Masa usia SD juga adalah masa emas bagi kita sebagai orang tua dan guru dalam membelajarkan karakter baik kepada siswa. Ketika anak sejak dini telah diajarkan karakter yang baik dan juga didukung dengan keadaan lingkungan yang baik maka ketika anak dewasa kelak akan terbentuklah suatu kepribadian yang baik sesuai dengan karakter yang telah terbentuk dalam dirinya. Isu penanaman pendidikan karakter di SD ini semakin digencarkan ketika Indonesia disemarakkan dengan adanya beberapa kasus moral yang menyimpang pada siswa SMP dan SMA.

 

(b)     Secara operasional dalam proses dan nuansa pembelajaran atau perilaku berkarakter, mengapa tidak cukup mengandalkan keterlibatan kelima alat indera melalui interpretasi akal melainkan memerlukan keterlibatan fungsi pemikiran di tingkat sadar, bahkan super sadar sekaligus mengendalikan pemikiran yang muncul di tingkat bawah sadar secara terpadu?

JAWAB:

Ada tiga jenis sistem pikiran manusia yang bekerja dan saling terhubung di dalamnya, yaitu alam sadar, alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Akan tetapi pada manusia hanya dua sistem alam pikiran yang bekerja secara stimultan dan saling mempengaruhi, yaitu alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar. Untuk menjadikan karakter baik menjadi suatu kepribadian yang utuh dalam diri seorang manusia maka ia harus tertanam dalam otak bawah sadar agar segala perbuatan yang ia lakukan atas dasar kesadaran bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar sesuai dengan tuntunan agama dan peraturan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga tidak akan ada keterpaksaan ataupun kekeliruan dalam melakukan aktivitas kebaikan. Jika merunut ke Taksonomi Bloom pada ranah afektif tingkat ke enam yakni karakterisasi. Pada tahap ini siswa mengintegrasikan dan menetapkan sesuatu nilai menjadi bagian terpadu dari dirinya. Hal ini akan tercermin dalam pola-pola perilakunya seperti; teguh dalam pendirian, konsisten dalam bertindak, punya keyakinan diri. Hal ini akan terjadi jika pendidikan karakter telah tertanam dalam diri siswa secara utuh.

 

(c) Untuk suatu pembelajaran karakter di SD:

  • Coba saudara kemukakan, cermati dan beri komentar atas Moral Development dari Kohlberg!

            JAWAB:

                                    Kita ketahui bahwa Kohlberg telah membagi tingkat perkembangan moral menjadi tiga, yakni Prakonvensional, Konvensional, dan Post-Konvensional (Sunarto, 2002:172). Untuk usia anak SD, mereka digolongkan ke dalam tingkat prakonvensional. Hal ini didasarkan bahwa anak-anak usia SD masih berorientasi kepada kepatuhan dan hukuman (Stadium I: Orientasi Hukuman dan Kepatuhan). Anak hanya mengetahui bahwa aturan telah ditetapkan secara sepihak oleh orang dewasa, dan mereka harus mematuhinya jika tidak ingin mendapatkan hukuman. Kemudian, usia anak SD kelas tinggi telah mengalami masa perubahan dari stadium I menjadi stadium II di mana anak sudah berpikir sedikit Relativistik-Hedonism di mana anak tidak secara mutlak bergantung pada aturan melainkan adanya balasan dari perbuatan baiknya sehingga ia berharap adanya hubungan timbal balik dari orang lain.

Jika kita kaitkan dengan pembelajaran karakter di SD dengan teori perkembangan moral Kohlberg di atas, maka peran guru sangatlah penting dalam membuat aturan-aturan yang harus dilakukan ataupun tidak seharusnya dilakukan oleh siswa beserta konsekuensinya. Dengan demikian anak akan belajar memahami bahwa jika aturan itu tidak boleh dilanggar maka itu demi kebaikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Pemahaman konsep awal tentang perbuatan baik dan buruk inilah yang harus ditanamkan sejak dini ketika anak masih berada di tahap konvensional.

 

  • Bagaimanakah seorang kepala sekolah bertugas mengakomodasi pembelajaran katakter bagi anak SD dilihat dari perspektif Individual Constructivist Piaget (ICP) dan perspektif Social Constructivist Vygotsky (SCV)?

JAWAB:

Piaget (Sjarkawi, 2009:46) beranggapan bahwa pendidikan moral dapat dilihat melalui dua cara, yakni: (1) pandangan yang beranggapan bahwa siswa adalah entitas pencari stimulus dan bukan makhluk yang secara keseluruhan belajar melalui pengkondisian; (2) kajian perkembangan moral merupakan satu bidang dengan kajian perkembangan intelektual. Dengan demikian, tanpa adanya suatu rangsangan yang tepat untuk mengubah moralitas, maka setiap individu akan berada tetap di tahapannya semula dan tidak akan berubah atau berkembang ke arah yang lebih tinggi.

Jika merunut ke teori perkembangan sosial Vygotsky, seorang anak belajar dilakukan dalam interaksi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, sehingga ada peranan antara aspek internal dan aspek eksternal. Prinsip dasar penerapan teori Vygostsky ini ialah: (a) belajar dan berkembang adalah aktivitas sosial dan kolaboratif; (b) Zone of Proximal Development (ZPD) dapat menjadi pemandu dalam menyusun kurikulum dan pembelajaran; (c) pembelajaran di sekolah harus dalam konteks yang bermakna, tidak boleh dipisahkan dari pengetahuan anak-anak yang dibangun dalam dunia nyata mereka; dan (d) pengalaman anak di luar sekolah harus dihubungkan dengan pengalaman mereka di sekolah (masrush.wordpress.com diakses tanggal 06 Juni 2013).

Dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan pendapat anatar Piaget dan Vygotsky dalam menentukan bagaimana anak merekonstruksi pengalaman belajarnya. Maka di sini peran guru serta kepala sekolah amatlah penting dalam melatih perkembangan moral siswa. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengakomodasi pembelajaran karakter bagi anak SD dengan memberikan visi, misi, dan strategi organisasi yang dipimpinnya. Kepala sekolah memiliki pengaruh yang besar dalam mengatur dan mempengaruhi semua kegiatan pendidikan. Kepala sekolah hendaknya:

(a)      Mempengaruhi guru dalam mengimplementasikan pendidikan karakter dan melaksanakan ketiga ranah dalam taksonomi Bloom dalam proses pembelajaran secara seimbang dan bagaimana mengaplikasikannya ke pendidikan karakter. Penyajian pembelajaran pun harus dalam konteks kebermaknaan dan tidak boleh dipisahkan dari pengetahuan anak-anak yang dibangun dalam dunia nyata mereka. Pengalaman anak di luar sekolah harus dihubungkan dengan pengalaman mereka di sekolah. Kemudian kepala sekolah juga harus memfasilitasi kegiatan belajar siswa dengan menyediakan berbagai fasilitas dalam mengakomodir alternatif pengalaman belajar siswa. Bersama-sama dengan guru berusaha merancang kurikulum tidak terkesan kaku ketika dipraktekkan di lapangan sehingga terjadi situasi untuk memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh siswa.

(b)      Mempunyai kemampuan membagikan wewenang apa yang harus dilakukan guru. Kepala sekolah hendaknya membagikan tugas mengajar sesuai dengan kompetensinya, pendidikan karakter saat ini dapat dimasukkan ke dalam semua mata pelajaran.

(c)      Mempunyai kemampuan dalam menyusun dan mengkomunikasikan program pendidikan karakter melalui sosialisasi, pembinaan serta pengarahan.

(d)     Memiliki kemampuan memberikan motivasi kepada guru dan menjadi teladan bagi organisasi yang ia pimpin.

(e)      Memiliki kemampuan melakukan supervisi dan evaluasi pada program pendidikan karakter.

 

  • Bagaimanakah pula tagihan portofolio pembelajaran karakter melalui manajemen sekolah untuk kedua perspektif (ICP dan SCV) baik sebagai kebijakan program jangka pendek ataupun sebagai kebijakan program jangka panjang?

JAWAB:

Dalam pembelajaran karakter di SD, hendaknya guru menggunakan pendekatan induktif di mana siswa dikenalkan dan diajarkan terlebih dahulu contoh konkrit dari suatu konsep. Jika anak telah mengerti akan contoh mengenai konsep tersebut maka ia akan memahami makna dari konsep tersebut. Maka, dalam pembelajaran amatlah tepat jika penilaian dilakukan berbasis penilaian portofolio dengan model pendekatan CTL yang sesuai dengan teori SCV.  Hal mendasar yang perlu Anda ketahui yaitu bahwa anak usia SD berada pada fase operasional konkrit. Portofolio mencakup seluruh hasil kegiatan peserta didik yang dikumpulkan untuk dijadikan bahan penilaian akhir. Melalui model pembelajaran portofolio, selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif, kreatif, juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif, serta diiringi suatu sikap tanggung jawab.

Kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengatur rencana strategis di sekolah mempunyai peran besar dalam pendidikan karakter di sekolah. Maka perlu disusun suatu manajemen strategis yang meliputi tiga tahap, yakni: diagnosis, perencanaan, dan penyusunan dokumen rencana (Mulyasa, 2011:222). Tahap diagnosis dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan karakter pada anak yang sudah menjadi bawaan dari lahir ataupun pengaruh dari lingkungan keluarga. Hal ini sejalan dengan teori Piaget ICP bahwa siswa adalah entitas pencari stimulus. Kemudian tahap perencanaan menetapkan langkah-langkah apa saja yang mesti dilakukan kepala sekolah bersama guru dalam melakukan pengkondisian karakter anak agar menjadi baik dan terarah. Hal ini sejalan teori Vygotsky SCV. Dalam tahapan ini, guru bisa memberikan penilaian berupa tagihan portofolio sebagai alat penilaian di mana siswa akan diberikan tugas secara kontekstual. Tahapan selanjutnya ialah penyusunan dokumen rencana strategis. Dalam tahapan ini sudah terlihat rencana jangka panjang ataupun jangka pendek sekolah dalam memberdayakan pendidikan karakter pada siswa, misalnya melalui portofolio. Ada feedback yang dilihat dari hasil portofolio siswa sehingga akan menjadi refleksi bagi sekolah dalam menentukan rencana apa yang sebaiknya diambil dalam mengakomodir pendidikan karakter selanjutnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

 

Mulyasa, E. 2011. Menjadi Kepala Sekolah Professional. Bandung: Remaja Rosdakarya

Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI. 2008. Pendidikan di Indonesia: Masalah dan Solusi. Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara

Sjarkawi. 2009. Pembentukan Kepribadian Anak. Jakarta: Bumi Aksara

Sunarto. 2008. Perkembangan Peserta Didik. Jakarta: Rineka Cipta

Suryadi, Ace. 1993. Analisis Kebijakan Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya

 

Akses Internet:

masrush.wordpress.com diakses tanggal 06 Juni 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s