UTS Analisis Kebijakan dan Pengelolaan Pendidikan Dasar

Posted: April 10, 2013 in Artikel Pendidikan

Bismlillahirrahmaanirrahiim..

 

UJIAN TENGAN SEMESTER

ANALISIS KEBIJAKAN & PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR 2013

 

Nama  Mahasiswa:  MIFTHA INDASARI, S.Pd

Dosen Pengampu :  Prof. Johar Permana, MA

Program Studi     :  Pendidikan Dasar

Kelas/Angkatan   :  A/2012

 

1.    Pendidikan dasar sebagai primary education banyak diakui di berbagai belahan dunia, dan di Amerika dikenal sebagai elementary education. Kemudian, primary education hampir identik dengan compulsory education yakni secara kelembagaan yang didahului dengan pre-school (a.l. Madrasah Tsanawiyah)

a)        Bagaimanakah orientasi konsep dan kelembagaan pendidikan dasar di Indonesia dihubungkan dengan konsep primary education di negara lain?

b)        Sejak tahun 1950, 1973, 2003, hingga tahun 2009 adakah some core objectives atau arah dan tujuan pokok pendidikan dasar yang sama dengan arah dan tujuan pokok pendidikan dasar negara lain?

c)        Konsep manakah, apakah compulsory education atau education for all yang mendasari kebijakan Wajar dikdas 9 tahun di Indonesia?

d)       Kemukakan teori-teori dan model-model implementasi kebijakan manakah yang dominan dari kebijakan wajar dikdas 9 tahun tersebut, beri alasan konsep maupun empirik.!

e)        Bagaimanakah implikasi konsep wajar dikdas 9 tahun yang dianut ke dalam pelayanan maajemen pendidikan dasar, adakah kebijakan pendidikan yang murah alih-alih gratis, dan apakah pelayanan pembelajaran di sekolah dasar akan semakin berkualitas?

JAWAB:

a)        Pada dasarnya, pendidikan dibagi menjadi pendidikan tersier (tertiary education), primary (primer), elementary (dasar),

Untuk primary education dimulai dari anak usia 6-11 tahun dan akan memasuki secondary education ketika berumur 12-17 tahun. Di Indonesia, tingkatan pendidikan dimulai dari SD/MI/Kelompok Belajar Kejar Paket A kelas 1-6. Kemudian SMP/MTS/Kelompok Belajar Kejar Paket B. Seperti yang dilansir en.m.wikipedia.org/wiki/Primary_Education  (diakses tanggal 30 Maret 2013) dijelaskan bahwa primary education is the first stage of compulsory education. Ini berarti bahwa primary education merupakan satu langkah awal menuju wajib belajar. Primary education didahului dengan pre-school atau nursery school dan akan naik ke jenjang selanjutnya yakni secondary education. Di banyak negara, adalah wajib bagi seluruh anak untuk mengenyam primary education karena tujuan utama dari primary education ini ialah menuju keberhasilan melek huruf dan kemampuan dalam matematika pada semua anak seperti halnya penetapan dasar dalam ilmu alam, matematika, geografi, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Dan tentunya konsep pelaksanaannya berbeda dengan di Indonesia.

·      Di Australia, tipe primary education ini diikuti oleh siswa setelah ia berumur lebih dari 5 tahun.  Di Australia selatan dan Australia Barat siswa berumur 7 tahun sudah bisa memasuki primary education.

·      Di Amerika gerakan wajib belajar telah dimulai sejak tahun 1850 dan adanya Undang-Undang yang melarang anak usia sekolah bekerja di perusahaan atau pabrik. Pemerintah menyediakan semua fasilitas belajar. Khusus untuk anak kurang mampu diberikan makan pagi dan siang gratis. Jika ada orang tua yang lalai untuk menyekolahkan anaknya maka akan mendapatkan sanksi.

·      Di Belanda wajib belajar berlangusung 11 tahun, yakni sejak umur 4 tahun sampai 15 tahun yaitu anak menyelesaikan SD selama 6 tahun dan SMP 3 tahun).

·      Jepang memiliki kebijakan dalam menetapkan wajib belajar selama 9 tahun dan termasuk anak cacat diberikan sekolah khusus dan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah alias gratis.

·      Burma mengonsepkan primary (kindergarten) mulai dari usia 4-5 tahun.

·      Pendidikan di Estonia, 9 tahun  primary school adalah wajib. 3 tingkatan pertama dari primary school disebut Algkool yang berarti sekolah permulaan.

 

b)        Sejak tahun 1950, 1973, 2003, hingga tahun 2009 adakah some core objectives atau arah dan tujuan pokok pendidikan dasar yang sama dengan arah dan tujuan pokok pendidikan dasar negara lain

JAWAB:

Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi ntiga jalur yakni formal, nonformal, dan informal.  Dan pendidikan juga terbagi menjadi empat jenjang yakni anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Tidak terlalu terdapat perbedaan signifikan (alias sama) antara arah dan tujuan pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain. Hal ini didasarkan pada keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dengan menerapkan compulsory education dan education for all.

Namun, ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaanya yakni ukuran dalam menentukan berhasil atau tidaknya program wajib belajar 9 tahun di Indonesia lebih dilihat dariangka partisipasi kasar, angka lulusan, angka partisipasi sekolah. Sedangkan di negara-negara lain yang menerapkan compulsory education melihat keberhasilan pendidikan dasar dari ada tidaknya orang tua yang diberi sanksi apabila tidak menyekolahkan anaknya.

c)        Konsep manakah, apakah compulsory education atau education for all yang mendasari kebijakan Wajar dikdas 9 tahun di Indonesia?

JAWAB:

Menurut Achmadi (Wasliman, 2007:60) dijelaskan bahwa Indonesia tidak mendasarkan program wajib belajar dengan compulsory education. Hal ini dapat kita telaah dari ciri-ciri compulsory education sebagai berikut:

1.    Adanya unsur paksaan agar peserta didik bersekolah

2.    Diatur dengan undang-undang wajib belajar

3.    Tolak ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak adanya orang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah

4.    Ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah

5.    Konsekuensi dari adanya kebijakan tersebut maka pemerintah berkewajiban menyediakan segala fasilitas pendidikan sehingga pendidikan pun berlangsung secara cuma-cuma

 

Melihat berbagai ciri compulsory di atas maka kesemua cirri-ciri tersebut tidaklah ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan di Indonseia wajib belajar mengandung arti sebagai Universal Basic Education yang lebih menitikberatkan pada Education For All. Hal ini terlihat pada ciri sistem pendidikan di Indonesia:

1.    Tidak bersifat paksaan melainkan persuasif

2.    Tidak ada sanksi hukum

3.    Tidak diatur oleh undang-undang

4.    Keberhasilan pendidikan hanya diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar

 

d)       Kemukakan teori-teori dan model-model implementasi kebijakan manakah yang dominan dari kebijakan wajar dikdas 9 tahun tersebut, beri alasan konsep maupun empirik!

JAWAB:

Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada 9 teori implementasi kebijakan, yakni teori van Meter dan van Horn, Teori Mazmanian dan Sabatier, Teori Hoodwood dan Gun, Teori Goggin, Toeri Elmore dkk, Teori Edward, Teori Jaringan, dan Teori Matland. Setelah menganalisis kesemua teori maka saya berkesimpulan bahwa program wajib belajar 9 tahun yang diterapkan di Indonesia menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan Teori Matland

1.    Teori mazmanian dan Sabatier

Menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan menjadi tiga variable, yakni independen, intervening, dan dependen. Nah di Indonesia menganut ketiga variable ini. Pada variable independen, yakni melihat situasi kurikulum pendidikan di Indonesia yang sering  berubah dan perubahan apa yang dikehendaki oleh pemerintah dalam perubahan tersebut; variable intervening menjelaskan bagaimana cara pemerintah menstrukturkan proses implementasian kurikulum tersebut, mulai dari tahap perumusam tujuan, alokasi sumber dana, keterlibatan lembaga pelaksana, dan lain-lain; variable dependen dengan melihat penerimaan hasil nyata serta mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat.

2.    Teori Matland

Teori ini juga sering disebut Matriks Ambiguitas-Konflik dengan konsepnya sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi secara administrative adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karnea walaupun ambiguitasnya rendah, namun tingkat konfliknya tinggi.sedangkan implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Kemudian implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik tinggi (Tilaar, 2008:225).

Setelah mencermati program wajib belajar 9 tahun, maka implementasi kebijakan ini cenderung bersifat seperti Teori Matland di aman ada unsur administrasi, politik, eksperimen serta simbolik di dalamnya. Contohnya iaah penerapan kurikulum 2013 yang dilakukan secara paksa dalam system politik, administrasinya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembuatan silabus.

 

e)        Bagaimanakah implikasi konsep wajar dikdas 9 tahun yang dianut ke dalam pelayanan maajemen pendidikan dasar, adakah kebijakan pendidikan yang murah alih-alih gratis, dam apakah pelayanan pembelajaran di sekolah dasar akan semakin berkualitas?

JAWAB:

Berdasarkan program wajib belajar yang tercantum dalam Pasal 34 UU Sisdiknas 2003 disebutkan bahwa:

(1)     Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2)     Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3)     Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(4)     Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Jika menelaah maksud dari pasal tersebut berarti pemerintah membebaskan masalah pembiayaan dalam program wajib belajar 9 tahun. Ini dibuktikan dengan adanya dana BOS untuk setiap sekolah.

Dalam rangka melaksanakan amanat amandemen UUD 1945 dan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tentang Sstem Pendidikan Nasional, sejak tahun 2004 pembiayaan pendidikan terus diupayakan ditingkatkan secara signifikan untuk secra bertahap mencapai 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD (Wasliman, 2007:291). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukan desentralisasi terdapat penurunan secara signifikan biaya operasional sekolah. Banyak sekolah yang menerima hanya 50% atau kurang dibanding biaya yang mereka terima sebelum desentralisasi. Kemudian juga terdapat variasi yang besar antar daerah dalam mengalokasikan angggraan per siswa sehingga akan memunculkan kesenjangan antar daerah yang kaya dan miskin pendapatan. Manajemen pendidikan juga masih belum berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini terlihat pada standar pelayanan minimal kurang efektif dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Seharusnya dengan anggaran yang besar seperti telah disebutkan di atas, kualitas pelayanan dalam pendidikan dasar semakin baik. tapi saynganya masih ada infrastruktur sekolah yang buruk, anak usia sekolah masih berada di jalanan ketika jam sekolah karena tidak tersentuh pendidikan.

 

 

 

2.    Terdapat beberapa konsep analisis kebijakan (pendidikan dasar) yang penting untuk dipahami, antara lain:

a)    AKPD melibatkan proses pembuatan keputusan yang bersifat politis dari pemerintah

b)   AKPD sebagai kajian multi-disiplin

c)    AKPD mendayagunakan informasi yang relevan

d)   AKPD menggunakan pendekatan, metode, dan argumentasi berganda

e)    AKPD mengalokasikan nilai-nilai kehdupan masyarakat.

Berikanlah penjelasan singkat dan ilustrasi empirik untuk kelima konsep dimaksud.

JAWAB:

a)    AKPD melibatkan proses pembuatan keputusan yang bersifat politis dari pemerintah

Telah lama diasumsikan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian integratif dari kebijakan publik dan juga merupakan turunan dari apa yang menjadi ideologi negara serta politik negara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar berikut.

 

Maka, di sini berperan teori perumusan kebijakan yaitu teori kelembagaan, di mana dijelaskan bahwa: 1) pemerintah memang sah membuat kebijakan publik; 2) fungsi tersebut bersifat universal; 3) pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa segala proses pembuatan keputusan kebijakan pendidikan adalah tugas lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya (Tilaar, 2008:191).

Misalnya, keputusan untuk melakukan penilaian akhir siswa melalui Ujian Nasional dengan menetapkan beberapa mata pelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan siswa setelah melewati 6 tahun dan 3 tahun di pendidikan dasar maupun 3 tahun di pendidikan menengah ditetapkan oleh pemerintah dan HARUS dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.

 

b)   AKPD sebagai kajian multi-disiplin

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu serta profesi yang tujuannya deskriptif, evaluative, dan preskriptif (Dunn, 2000:97). Analisis sebagai disiplin ilmu terapan, bukan hanya sebagai terapan dari ilmu sosial, tetapi juga mecakup berbagai multi disiplin ilmu lainnya, seperti administrasi publik, hukum, etika, berbagai macam cabang analisis sistem serta matematika terapan. Hal ini dikarenakan bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan hal yang kompleks dan memberikan pemahaman mengenai system sosial yang berubah menjadi suatu kebijakan publik sehingga diperlukan berbagai multi disiplin ilmu dalam penerapannya,

Contohnya, analisis kebijakan pendidikan dalam hal pelaksanaan kurikulum 2013 di Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya menyangkut ilmu sosial saja tetapi juga diperhitungkan disiplin etika yakni bagaimana tata cara pelaksanaan kurikulum, sistem penerapannya nanti bagaimna, administrasinya kepada semua satuan pendidikan serta masyarakat seperti apa, serta bagaimanakah keuntungan matematis bagi pembangunan nasional jika kurikulum ini diterapkan.

c)    AKPD mendayagunakan informasi yang relevan

Informasi yang relevan dengan kebijakan ialah dasar dalam perumusan berbagai macam klaim pengetahuan, titik awal dalam berargumentasi yang membentuk plausibilitas dari klaim pengetahuan yang didasarkan pada kritik, tantangan, dan bantahan (Dunn, 2000:19). Maka, argumentasi serta debat kebijakan merupakan salah satu alat untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan kadang-kadang bahkan kearifan.

Informasi relevan dapat yang diperoleh dengan mengajukan lima pertanyaan berikut: 1) apakah hakekat permasalahan? 2) kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya? 3) seberapa bermakna hasil tersebut dalam emmecahkan masalah? 4) alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah? Dan 5) hasil apa yang diharapkan? Melalui jawaban-jawaban dari kelima pertanyaan inilah maka kita akan mendapatkan serta mendayagunakan informasi yang valid dan relevan sehingga akan memberikan suatu masukan bagi perumusan kebijakan pendidikan.

Misalnya, ketika pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan kurikulum 2013 maka hal-hal yang dilakukan ialah mengidentifikasi permasalahan dalam pendidikan (dalam hal ini moral siswa), lantas kebijakan apa yang sebaiknya diambil untuk mengatasinya dan kira-kira hasilnya nanti akan seperti apa jika kebijakan tersebut diterapkan. Lalu, seberapa bermaknakah kebijakan perubahan kurikulum tersebut dalam memecahkan masalah moral. Apa saja alternatif kebijakan yang sebaiknya dirancang serta hasil yang diharapkan seperti apa.

 

d)   AKPD menggunakan pendekatan, metode, dan argumentasi berganda

(1)     Pendekatan Analisis

Dalam mengumpulkan argumentasi serta informasi, para analis menggunakan tiga pendekatan analisis, yakni: a) Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan dengan menekankan penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan pendidkan dasar. Masalah utama yang dipertanyakan lebih bersifat faktual dan akan menghasilkan data atau informasi secara deskriptif. Misalnya dalam pendidikan dasar melalui pendekatan secara empiris ini akan diperoleh informasi mengenai analisa anggaran pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar; b) Pendekatan Valuatif, yaitu pendekatan dengan menekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Di sini dijelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan cendrung berkenaan dengan nilai atau bobot serta tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Misalnya, setelah memberikan informasi secara deskriptif, maka para analis dapat mengevaluasi berbagai cara yang berbeda dalam mendistribusikan anggaran pendidikan menurut konsekuensi etis dan moral; c) Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemberian rekomendasi untuk tindakan yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah-masalah pendidikan dasar. Dalam pendekatan ini berkenaan dengan pertanyan ‘apa yang harus dilakukan?’ dan tipe informasi ini bersifat perskriptif. Misalnya, kebijakan bantuan dana BOS yang hanya diperuntukkan untuk kebutuhan operasional sekolah dan siswa digunakan semaksimal mungkin untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

(2)     Metode Analisis

Untuk mendapatkan informasi yang relevan maka perlu adanya prosedur analisis tertentu. Prosedur ini tidak hanya dalam hal pertanyaan yang dianggap layak, tetapi juga dalam hubungan sementaranya dengan tindakan. Dengan demikian, prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi (ex ante), smeentara deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah suatu tindakan berlangsung (ex post) (Dunn, 2000:100).

Dalam melakukan analisis dilakukan beberapa prosedur, yaitu: a) Pemantauan (deskripsi), yakni cara untuk menghasilkan informasi dari sebab-sebab masa lalu dan akibat dari kebijakan; b) peramalan (prediksi), yakni cara yang memungkinkan kita untuk memperoleh informasi tentang konsekuensi dari tindakan kebijakan di masa akan datang; c) evaluasi, mencakup produksi informasi tentang nilai atau kegunaan dari kebijakan yang lalu dan yang akan datangh dari suatu kebijakan; d) rekomendasi (preskripsi) memungkinkan utntuk menghasilkan informasi tentang kemungkinan bahwa serangkaian tindakan yang akan datang akan mendatangkan akibat-akibat yang bernilai; e) perumusan masalah, pangkal utama dari adanya analisis kebijakan di mana analis dihadapkan pada informasi mengenai bebetrapa konsekuensi kebijakan yang menyulitkan.

Contohnya penerapan metode analisis ini ialah, pada saat diwacanakan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 maka akan dilakukan prosedur-prosedur analisis kebijakan dengan urutan pemantauan yakni membandingkan hasil evaluasi kurikulum KTSP serta kemudian meprediksi dampak dari pengimplementasian kurikulum 2013 di masa mendatang.

 

(3)     Argumentasi Analisis

Argumen-argumen kebijakan merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan public. Ada enam unsur dalam argumentasi analisis kebijakan pendidikan, yakni: a) Informasi yang relevan dengan kebijakan yang dihasilkan melalui penerapan berbagai macam metode sebagai bukti dari kerja analisis. Informasi tentang masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi-aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan disajikan dalam beragam bentuk (Dunn, 2000:103) Misalnya, hasil dari kebijakan pendidikan pemerintah yakni kelulusan UN di SD se-Indonesia disajikan dalam bentuk grafik statistika (pengembangan proses pembelajaran yang baik akan meningkatkan jumlah kelulusan siswa per tahun); sebagai kesimpulan para ahli (para ahli memberikan tanggapan bahwa peningkatan kelulusan UN di SD dikarenakan kemajuan dalam pembelajaran yang baik); atau sebagai suatu ekspresi nilai dan kebutuhan (Pengembangan proses pembelajaran diperlukan untuk peningkatan kemampuan siswa SD menyerap pelajaran dengan baik); b) Klaim Kebijakan merupakan ksimpulan dari suatu argument kebijakan. Dalam hal ini, klaim kebijakan dianggap sebagai konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Misalnya, jika ingin peningkatan kelulusan UN SD terus bertambah maka pemerintah seharusnya melakukan pengembangan proses pembelajaran dengan baik dan benar. c) Pembenaran (Warrant) yakni asumsi dalam argument kebijakan yang memungkinkan analis untuk berpindah dari informasi relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan. Peranan dari pmebenaran adalah untuk memadukan antara informasi yang relevan dengan klaim kebijakan tentang terjadinya ketidaksepakatan atau konflik, sehingga akan memberikan suatu alasan untuk menerima klaim. Misalnya, pembenaran yang dilakukan oleh sekelompok ahli bahwa dengan peningkatan mutu proses pembelajraan maka pemerintah akan memperoleh hasil kelulusan UN SD dengan baik. d) dukungan (Backing), yakni dukungan terhadap pembenaran yang dilakukan dalam bentuk hukum-hukum ilmiah, pertimbangan para pemegang otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis. e) bantahan (rebuttal) merupakan suatu kondisi di mana klaim asli tidak diterima. Tidak ada kesepakatan antara segmen masyarakat dengan tindakan pemerintah. f) kseimpulan (Qualifier) memberikan argument di mana analis yakin terhadap suatu klaim kebijakan. Argument tersebut diekspresikan dalam bahasa probabilitas, bisa berupa perkataan “barangkali”. “sangat mungkin”, “pada tingkat kepercayaan 0,01” Namun, jika analis secara penuh yakin terhadap suatu klaim maka kesimpulan tidak diperlukan.

Dalam analisis kebijakan dikenal bentuk argument kebijakan yang merupakan alat untuk mengubah informasi yang relevan dengan kebijakan menjadi pernyataan kebijakan.

 

e)    AKPD mengalokasikan nilai-nilai kehdupan masyarakat.

Pada kritik-nilai, pernyataan kebijakan didasarkan pada etika yang berkembang di masyarakat. Segala informasi kebijakan didasarkan atas dasar asumsi tentang kebenaran atau kesalahan, kebaikan atau kejelekan dari kebijakan berikut konsekuensinya dalam masyarakat. Sehingga pembenaran(W) dalam argument etis memberikan aalsan untuk menerima pernyataan dengan mengaitkannya dengan suatu prinsip moral atau aturan etis. Analisis sistematis tentang justifikasi etis dan moral mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan.

Di sini terjadi relativisme nilai terkait dengan pandangan lain yang diterima secara luas oleh analisis-analisis kebijakan, yakni bahwa metode analisis kebijakan dpaat digunakan untuk maksud baik atau jahat, tergantung semata-mata pada tujuan yang dilayani oleh analisisnya.

 

 

Contohnya:

(I)               

Data yang dilansir oleh Country Report “13th Regional Meeting of EFA Coordinators” di Bangkok, Thailand 2013 menyatakan bahwa guru yang telah tersertifikasi sebanyak 27,65%

 

                              (Q)                                           (C)

(Barangkali)

 

Kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi guru belum menyentuh seluruh guru di daerah-daerah

                                                Sebab(W)

Kesempatan untuk mendapatkan program sertifikasi terhambat karena adanya persyaratan tertentu.

 

 

 

 

                              Karena (B)                                   Kecuali (R)

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari programstudi yang terakreditasi.

 

Jika ini menjadi keharusan maka sebaiknya seluruh guru yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalani sertifikasi dapat diproses

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Apakah yang dimaksud dengan batasan masalah kebijakan (publik) sebenarnya, dan bagaiamnakah tahapan perumusan kebijakan public yang perlu ditempuh menurut Dunn, 1994 (Subarsono, 2005:30)? Coba saudara kemukakan ilustrasi yang jelas dari sebuah kebijakan pendidikan dasar untuk tahapan situasi masalah, meta masalah, masalah substantive, dan maslaah formal yang memerlukan pertimbangan alternatif kebijakan (selain kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, misalnya model manajemen berbasis sekolah, sertifikasi jabatan guru, KBK, Ujian Nasional, alokasi dana BOS, dan sebagainya)?

JAWAB:

 

 

a)        Batasan masalah kebijakan

Yang dimaksud dengan batasan masalah kebijakan publik ialah pengorganisasian dari segala hal ataupun keadaan dari ketidaksesuaian antara penerimaan kebutuhan, nilai-nilai, dan kesempatan dengan realita sehingga perlu diadakannya tindakan dari pemerintah melalui kebijakan publik (Subarsono, 2011:24)

b)        Tahapan perumusan kebijakan publik

William Dunn (2000:228) mengemukakan bahwa ada empat fase tahapan perumusan masalah kebijakan publik. Sebelum dijelaskan apa saja tahapan tersebut, maka sebaiknya kita cermati terlebih dahulu siklus tahapan perumusan masalah kebijakan publik sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan perumusan masalah yang digambarkan William Dunn di atas dapat kita uraikan.

Ketika akan merumuskan masalah maka harus ada pengakuan “dirasakannya keberadaan” suatu situasi masalah atau dengan kata lain pengenalan masalah yang didasarkan atas rasa ketidakpuasan atau sesuatu yang dirasakan salah. Sehingga akan muncul tahapan awal dalam perumusan kebijakan publik yakni pencarian masalah oleh pelaku kebijakan dan akan menimbulkan meta masalah (masalah rumit) yang harus dihadapi oleh para analis. Kemudian dari meta masalah para analis melakukan pendefinisian masalah dalam istilah yang mendasar ataukah umum. Misalnya, menentukan masalah apakah termasuk ke dalam masalah ekonomi, sosial atau ilmu politik. Sehingga masalah-masalah tersebut akan menjadi masalah substantif yang akan dipecahkan. Melalui spesfikasi masalah, maka masalah substantif akan diubah menjadi masalah formal, yaitu masalah yang dijelaskan secara rinci dan jelas.

 

c)    Contoh empirik

Ilustrasi Tahapan Perumusan Masalah

Tahapan

Ilustrasi Contoh

Situasi Masalah

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

Meta Masalah

1.     Tidak meratanya kemampuan siswa di setiap daerah

2.     Kesiapan siswa yang kurang memadai karena mereka dihadapkan banyak materi pelajaran yang harus dikuasainya

3.     Kesulitan distribusi naskah UN ke daerah terpencil

4.     Penilaian UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja

5.     Kesiapan sekolah yang belum maksimal karena hambatan sarana prasarana seperti bangunan sekolah serta perabotannya yang masih kurang layak untuk dijadikan tempat pelaksanaan ujian

Masalah Substantif

1.    Ditinjau dari aspek psikologis, siswa merasa dibebankan dalam standar kelulusan yang terlampau tinggi karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda

2.    Ditinjau dari aspek ekonomi/finansial, pelaksanaan UN cenderung menghabiskan anggaran negara yang cukup besar

3.    Ditinjau dari aspek administratif, banyak sekali kegiatan administrasi yang harus dilakukan sekolah dalam penyelenggaraan UN seperti kelengkapan data siswa yang harus disetor ke pusat; mengurus nilai raport, US dan Ujian praktek siswa; pembuatan ijazah, dan lain-lain

Selain itu, dari hasil UN pemerintah dapat mengumpulkan informasi sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum dalam jangka tahunan

4.    Ditinjau dari aspek sosial, pelaksanaan UN ini akan memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat (sebagai stakeholder) akan menilai kualitas sekolah serta lulusannya dilihat dari hasil UN

Masalah Formal

Setelah menyimak uraian dari situasi masalah, meta masalah, serta masalah substantif, maka pelaksanaan UN sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu apakah sudah memenuhi humanisme siswa sebagai peserta didik (yang mempunyai perbedaan karakteristik, terutama kemampuan kognitif)? Apakah pelaksanaan UN dapat dilakukan secara desentralistik oleh setiap satuan pendidikan karena yang mengetahui kondisi sekolah dan siswa hanya mereka sendiri?

DAFTAR PUSTAKA

 

Dunn, William  N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogjakarta

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar:Yogyakarta

Tilaar dan Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Wasliman, Iim. 2007. Modul Problematika Pendidikan Dasar. SPs UPI:Bandung

Country Report “13th Regional Meeting of EFA Coordinators” Bangkok, Thailand. 2013

 

Sumber Internet:

en.m.wikipedia.org/wiki/Primary_Education  diakses tanggal 30 Maret 2013

v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-priority:59;
mso-style-unhide:no;
border:solid black 1.0pt;
mso-border-themecolor:text1;
mso-border-alt:solid black .5pt;
mso-border-themecolor:text1;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid black;
mso-border-insideh-themecolor:text1;
mso-border-insidev:.5pt solid black;
mso-border-insidev-themecolor:text1;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Bismlillahirrahmaanirrahiim..

 

UJIAN TENGAN SEMESTER

ANALISIS KEBIJAKAN & PENGELOLAAN PENDIDIKAN DASAR 2013

 

Nama  Mahasiswa:  MIFTHA INDASARI, S.Pd

Dosen Pengampu :  Prof. Johar Permana, MA

Program Studi     :  Pendidikan Dasar

Kelas/Angkatan   :  A/2012

 

1.    Pendidikan dasar sebagai primary education banyak diakui di berbagai belahan dunia, dan di Amerika dikenal sebagai elementary education. Kemudian, primary education hampir identik dengan compulsory education yakni secara kelembagaan yang didahului dengan pre-school (a.l. Madrasah Tsanawiyah)

a)        Bagaimanakah orientasi konsep dan kelembagaan pendidikan dasar di Indonesia dihubungkan dengan konsep primary education di negara lain?

b)        Sejak tahun 1950, 1973, 2003, hingga tahun 2009 adakah some core objectives atau arah dan tujuan pokok pendidikan dasar yang sama dengan arah dan tujuan pokok pendidikan dasar negara lain?

c)        Konsep manakah, apakah compulsory education atau education for all yang mendasari kebijakan Wajar dikdas 9 tahun di Indonesia?

d)       Kemukakan teori-teori dan model-model implementasi kebijakan manakah yang dominan dari kebijakan wajar dikdas 9 tahun tersebut, beri alasan konsep maupun empirik.!

e)        Bagaimanakah implikasi konsep wajar dikdas 9 tahun yang dianut ke dalam pelayanan maajemen pendidikan dasar, adakah kebijakan pendidikan yang murah alih-alih gratis, dan apakah pelayanan pembelajaran di sekolah dasar akan semakin berkualitas?

JAWAB:

a)        Pada dasarnya, pendidikan dibagi menjadi pendidikan tersier (tertiary education), primary (primer), elementary (dasar),

Untuk primary education dimulai dari anak usia 6-11 tahun dan akan memasuki secondary education ketika berumur 12-17 tahun. Di Indonesia, tingkatan pendidikan dimulai dari SD/MI/Kelompok Belajar Kejar Paket A kelas 1-6. Kemudian SMP/MTS/Kelompok Belajar Kejar Paket B. Seperti yang dilansir en.m.wikipedia.org/wiki/Primary_Education  (diakses tanggal 30 Maret 2013) dijelaskan bahwa primary education is the first stage of compulsory education. Ini berarti bahwa primary education merupakan satu langkah awal menuju wajib belajar. Primary education didahului dengan pre-school atau nursery school dan akan naik ke jenjang selanjutnya yakni secondary education. Di banyak negara, adalah wajib bagi seluruh anak untuk mengenyam primary education karena tujuan utama dari primary education ini ialah menuju keberhasilan melek huruf dan kemampuan dalam matematika pada semua anak seperti halnya penetapan dasar dalam ilmu alam, matematika, geografi, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Dan tentunya konsep pelaksanaannya berbeda dengan di Indonesia.

·      Di Australia, tipe primary education ini diikuti oleh siswa setelah ia berumur lebih dari 5 tahun.  Di Australia selatan dan Australia Barat siswa berumur 7 tahun sudah bisa memasuki primary education.

·      Di Amerika gerakan wajib belajar telah dimulai sejak tahun 1850 dan adanya Undang-Undang yang melarang anak usia sekolah bekerja di perusahaan atau pabrik. Pemerintah menyediakan semua fasilitas belajar. Khusus untuk anak kurang mampu diberikan makan pagi dan siang gratis. Jika ada orang tua yang lalai untuk menyekolahkan anaknya maka akan mendapatkan sanksi.

·      Di Belanda wajib belajar berlangusung 11 tahun, yakni sejak umur 4 tahun sampai 15 tahun yaitu anak menyelesaikan SD selama 6 tahun dan SMP 3 tahun).

·      Jepang memiliki kebijakan dalam menetapkan wajib belajar selama 9 tahun dan termasuk anak cacat diberikan sekolah khusus dan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah alias gratis.

·      Burma mengonsepkan primary (kindergarten) mulai dari usia 4-5 tahun.

·      Pendidikan di Estonia, 9 tahun  primary school adalah wajib. 3 tingkatan pertama dari primary school disebut Algkool yang berarti sekolah permulaan.

 

b)        Sejak tahun 1950, 1973, 2003, hingga tahun 2009 adakah some core objectives atau arah dan tujuan pokok pendidikan dasar yang sama dengan arah dan tujuan pokok pendidikan dasar negara lain

JAWAB:

Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi ntiga jalur yakni formal, nonformal, dan informal.  Dan pendidikan juga terbagi menjadi empat jenjang yakni anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Tidak terlalu terdapat perbedaan signifikan (alias sama) antara arah dan tujuan pendidikan Indonesia dengan negara-negara lain. Hal ini didasarkan pada keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dengan menerapkan compulsory education dan education for all.

Namun, ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaanya yakni ukuran dalam menentukan berhasil atau tidaknya program wajib belajar 9 tahun di Indonesia lebih dilihat dariangka partisipasi kasar, angka lulusan, angka partisipasi sekolah. Sedangkan di negara-negara lain yang menerapkan compulsory education melihat keberhasilan pendidikan dasar dari ada tidaknya orang tua yang diberi sanksi apabila tidak menyekolahkan anaknya.

c)        Konsep manakah, apakah compulsory education atau education for all yang mendasari kebijakan Wajar dikdas 9 tahun di Indonesia?

JAWAB:

Menurut Achmadi (Wasliman, 2007:60) dijelaskan bahwa Indonesia tidak mendasarkan program wajib belajar dengan compulsory education. Hal ini dapat kita telaah dari ciri-ciri compulsory education sebagai berikut:

1.    Adanya unsur paksaan agar peserta didik bersekolah

2.    Diatur dengan undang-undang wajib belajar

3.    Tolak ukur keberhasilan wajib belajar adalah tidak adanya orang terkena sanksi karena telah mendorong anaknya bersekolah

4.    Ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak bersekolah

5.    Konsekuensi dari adanya kebijakan tersebut maka pemerintah berkewajiban menyediakan segala fasilitas pendidikan sehingga pendidikan pun berlangsung secara cuma-cuma

 

Melihat berbagai ciri compulsory di atas maka kesemua cirri-ciri tersebut tidaklah ada dalam sistem pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan di Indonseia wajib belajar mengandung arti sebagai Universal Basic Education yang lebih menitikberatkan pada Education For All. Hal ini terlihat pada ciri sistem pendidikan di Indonesia:

1.    Tidak bersifat paksaan melainkan persuasif

2.    Tidak ada sanksi hukum

3.    Tidak diatur oleh undang-undang

4.    Keberhasilan pendidikan hanya diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar

 

d)       Kemukakan teori-teori dan model-model implementasi kebijakan manakah yang dominan dari kebijakan wajar dikdas 9 tahun tersebut, beri alasan konsep maupun empirik!

JAWAB:

Seperti yang telah kita ketahui bahwa ada 9 teori implementasi kebijakan, yakni teori van Meter dan van Horn, Teori Mazmanian dan Sabatier, Teori Hoodwood dan Gun, Teori Goggin, Toeri Elmore dkk, Teori Edward, Teori Jaringan, dan Teori Matland. Setelah menganalisis kesemua teori maka saya berkesimpulan bahwa program wajib belajar 9 tahun yang diterapkan di Indonesia menggunakan teori Mazmanian dan Sabatier dan Teori Matland

1.    Teori mazmanian dan Sabatier

Menjelaskan bahwa proses implementasi kebijakan menjadi tiga variable, yakni independen, intervening, dan dependen. Nah di Indonesia menganut ketiga variable ini. Pada variable independen, yakni melihat situasi kurikulum pendidikan di Indonesia yang sering  berubah dan perubahan apa yang dikehendaki oleh pemerintah dalam perubahan tersebut; variable intervening menjelaskan bagaimana cara pemerintah menstrukturkan proses implementasian kurikulum tersebut, mulai dari tahap perumusam tujuan, alokasi sumber dana, keterlibatan lembaga pelaksana, dan lain-lain; variable dependen dengan melihat penerimaan hasil nyata serta mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat.

2.    Teori Matland

Teori ini juga sering disebut Matriks Ambiguitas-Konflik dengan konsepnya sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi secara administrative adalah implementasi yang dilakukan dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Kebijakan di sini mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang rendah. Implementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan secara politik, karnea walaupun ambiguitasnya rendah, namun tingkat konfliknya tinggi.sedangkan implementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, namun tingkat konfliknya rendah. Kemudian implementasi secara simbolik dilakukan pada kebijakan yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik tinggi (Tilaar, 2008:225).

Setelah mencermati program wajib belajar 9 tahun, maka implementasi kebijakan ini cenderung bersifat seperti Teori Matland di aman ada unsur administrasi, politik, eksperimen serta simbolik di dalamnya. Contohnya iaah penerapan kurikulum 2013 yang dilakukan secara paksa dalam system politik, administrasinya dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk pembuatan silabus.

 

e)        Bagaimanakah implikasi konsep wajar dikdas 9 tahun yang dianut ke dalam pelayanan maajemen pendidikan dasar, adakah kebijakan pendidikan yang murah alih-alih gratis, dam apakah pelayanan pembelajaran di sekolah dasar akan semakin berkualitas?

JAWAB:

Berdasarkan program wajib belajar yang tercantum dalam Pasal 34 UU Sisdiknas 2003 disebutkan bahwa:

(1)     Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2)     Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3)     Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

(4)     Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Jika menelaah maksud dari pasal tersebut berarti pemerintah membebaskan masalah pembiayaan dalam program wajib belajar 9 tahun. Ini dibuktikan dengan adanya dana BOS untuk setiap sekolah.

Dalam rangka melaksanakan amanat amandemen UUD 1945 dan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tentang Sstem Pendidikan Nasional, sejak tahun 2004 pembiayaan pendidikan terus diupayakan ditingkatkan secara signifikan untuk secra bertahap mencapai 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD (Wasliman, 2007:291). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diberlakukan desentralisasi terdapat penurunan secara signifikan biaya operasional sekolah. Banyak sekolah yang menerima hanya 50% atau kurang dibanding biaya yang mereka terima sebelum desentralisasi. Kemudian juga terdapat variasi yang besar antar daerah dalam mengalokasikan angggraan per siswa sehingga akan memunculkan kesenjangan antar daerah yang kaya dan miskin pendapatan. Manajemen pendidikan juga masih belum berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini terlihat pada standar pelayanan minimal kurang efektif dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan.

Seharusnya dengan anggaran yang besar seperti telah disebutkan di atas, kualitas pelayanan dalam pendidikan dasar semakin baik. tapi saynganya masih ada infrastruktur sekolah yang buruk, anak usia sekolah masih berada di jalanan ketika jam sekolah karena tidak tersentuh pendidikan.

 

 

 

2.    Terdapat beberapa konsep analisis kebijakan (pendidikan dasar) yang penting untuk dipahami, antara lain:

a)    AKPD melibatkan proses pembuatan keputusan yang bersifat politis dari pemerintah

b)   AKPD sebagai kajian multi-disiplin

c)    AKPD mendayagunakan informasi yang relevan

d)   AKPD menggunakan pendekatan, metode, dan argumentasi berganda

e)    AKPD mengalokasikan nilai-nilai kehdupan masyarakat.

Berikanlah penjelasan singkat dan ilustrasi empirik untuk kelima konsep dimaksud.

JAWAB:

a)    AKPD melibatkan proses pembuatan keputusan yang bersifat politis dari pemerintah

Telah lama diasumsikan bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian integratif dari kebijakan publik dan juga merupakan turunan dari apa yang menjadi ideologi negara serta politik negara. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar berikut.

 

Maka, di sini berperan teori perumusan kebijakan yaitu teori kelembagaan, di mana dijelaskan bahwa: 1) pemerintah memang sah membuat kebijakan publik; 2) fungsi tersebut bersifat universal; 3) pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa segala proses pembuatan keputusan kebijakan pendidikan adalah tugas lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya (Tilaar, 2008:191).

Misalnya, keputusan untuk melakukan penilaian akhir siswa melalui Ujian Nasional dengan menetapkan beberapa mata pelajaran sebagai tolak ukur keberhasilan siswa setelah melewati 6 tahun dan 3 tahun di pendidikan dasar maupun 3 tahun di pendidikan menengah ditetapkan oleh pemerintah dan HARUS dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.

 

b)   AKPD sebagai kajian multi-disiplin

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin ilmu serta profesi yang tujuannya deskriptif, evaluative, dan preskriptif (Dunn, 2000:97). Analisis sebagai disiplin ilmu terapan, bukan hanya sebagai terapan dari ilmu sosial, tetapi juga mecakup berbagai multi disiplin ilmu lainnya, seperti administrasi publik, hukum, etika, berbagai macam cabang analisis sistem serta matematika terapan. Hal ini dikarenakan bahwa analisis kebijakan pendidikan merupakan hal yang kompleks dan memberikan pemahaman mengenai system sosial yang berubah menjadi suatu kebijakan publik sehingga diperlukan berbagai multi disiplin ilmu dalam penerapannya,

Contohnya, analisis kebijakan pendidikan dalam hal pelaksanaan kurikulum 2013 di Indonesia. Kebijakan ini bukan hanya menyangkut ilmu sosial saja tetapi juga diperhitungkan disiplin etika yakni bagaimana tata cara pelaksanaan kurikulum, sistem penerapannya nanti bagaimna, administrasinya kepada semua satuan pendidikan serta masyarakat seperti apa, serta bagaimanakah keuntungan matematis bagi pembangunan nasional jika kurikulum ini diterapkan.

c)    AKPD mendayagunakan informasi yang relevan

Informasi yang relevan dengan kebijakan ialah dasar dalam perumusan berbagai macam klaim pengetahuan, titik awal dalam berargumentasi yang membentuk plausibilitas dari klaim pengetahuan yang didasarkan pada kritik, tantangan, dan bantahan (Dunn, 2000:19). Maka, argumentasi serta debat kebijakan merupakan salah satu alat untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan kadang-kadang bahkan kearifan.

Informasi relevan dapat yang diperoleh dengan mengajukan lima pertanyaan berikut: 1) apakah hakekat permasalahan? 2) kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya? 3) seberapa bermakna hasil tersebut dalam emmecahkan masalah? 4) alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah? Dan 5) hasil apa yang diharapkan? Melalui jawaban-jawaban dari kelima pertanyaan inilah maka kita akan mendapatkan serta mendayagunakan informasi yang valid dan relevan sehingga akan memberikan suatu masukan bagi perumusan kebijakan pendidikan.

Misalnya, ketika pemerintah akan menerapkan kebijakan pemberlakuan kurikulum 2013 maka hal-hal yang dilakukan ialah mengidentifikasi permasalahan dalam pendidikan (dalam hal ini moral siswa), lantas kebijakan apa yang sebaiknya diambil untuk mengatasinya dan kira-kira hasilnya nanti akan seperti apa jika kebijakan tersebut diterapkan. Lalu, seberapa bermaknakah kebijakan perubahan kurikulum tersebut dalam memecahkan masalah moral. Apa saja alternatif kebijakan yang sebaiknya dirancang serta hasil yang diharapkan seperti apa.

 

d)   AKPD menggunakan pendekatan, metode, dan argumentasi berganda

(1)     Pendekatan Analisis

Dalam mengumpulkan argumentasi serta informasi, para analis menggunakan tiga pendekatan analisis, yakni: a) Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan dengan menekankan penjelasan berbagai sebab dan akibat dari suatu kebijakan pendidkan dasar. Masalah utama yang dipertanyakan lebih bersifat faktual dan akan menghasilkan data atau informasi secara deskriptif. Misalnya dalam pendidikan dasar melalui pendekatan secara empiris ini akan diperoleh informasi mengenai analisa anggaran pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dasar; b) Pendekatan Valuatif, yaitu pendekatan dengan menekankan pada penentuan bobot atau nilai beberapa kebijakan. Di sini dijelaskan bahwa pertanyaan yang diajukan cendrung berkenaan dengan nilai atau bobot serta tipe informasi yang dihasilkan bersifat valuatif. Misalnya, setelah memberikan informasi secara deskriptif, maka para analis dapat mengevaluasi berbagai cara yang berbeda dalam mendistribusikan anggaran pendidikan menurut konsekuensi etis dan moral; c) Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada pemberian rekomendasi untuk tindakan yang akan dilakukan dalam penyelesaian masalah-masalah pendidikan dasar. Dalam pendekatan ini berkenaan dengan pertanyan ‘apa yang harus dilakukan?’ dan tipe informasi ini bersifat perskriptif. Misalnya, kebijakan bantuan dana BOS yang hanya diperuntukkan untuk kebutuhan operasional sekolah dan siswa digunakan semaksimal mungkin untuk peningkatan mutu pembelajaran di sekolah.

(2)     Metode Analisis

Untuk mendapatkan informasi yang relevan maka perlu adanya prosedur analisis tertentu. Prosedur ini tidak hanya dalam hal pertanyaan yang dianggap layak, tetapi juga dalam hubungan sementaranya dengan tindakan. Dengan demikian, prediksi secara khusus digunakan sebelum suatu tindakan diadopsi (ex ante), smeentara deskripsi dan evaluasi lazimnya dilakukan setelah suatu tindakan berlangsung (ex post) (Dunn, 2000:100).

Dalam melakukan analisis dilakukan beberapa prosedur, yaitu: a) Pemantauan (deskripsi), yakni cara untuk menghasilkan informasi dari sebab-sebab masa lalu dan akibat dari kebijakan; b) peramalan (prediksi), yakni cara yang memungkinkan kita untuk memperoleh informasi tentang konsekuensi dari tindakan kebijakan di masa akan datang; c) evaluasi, mencakup produksi informasi tentang nilai atau kegunaan dari kebijakan yang lalu dan yang akan datangh dari suatu kebijakan; d) rekomendasi (preskripsi) memungkinkan utntuk menghasilkan informasi tentang kemungkinan bahwa serangkaian tindakan yang akan datang akan mendatangkan akibat-akibat yang bernilai; e) perumusan masalah, pangkal utama dari adanya analisis kebijakan di mana analis dihadapkan pada informasi mengenai bebetrapa konsekuensi kebijakan yang menyulitkan.

Contohnya penerapan metode analisis ini ialah, pada saat diwacanakan tentang pelaksanaan kurikulum 2013 maka akan dilakukan prosedur-prosedur analisis kebijakan dengan urutan pemantauan yakni membandingkan hasil evaluasi kurikulum KTSP serta kemudian meprediksi dampak dari pengimplementasian kurikulum 2013 di masa mendatang.

 

(3)     Argumentasi Analisis

Argumen-argumen kebijakan merupakan sarana untuk melakukan perdebatan mengenai isu-isu kebijakan public. Ada enam unsur dalam argumentasi analisis kebijakan pendidikan, yakni: a) Informasi yang relevan dengan kebijakan yang dihasilkan melalui penerapan berbagai macam metode sebagai bukti dari kerja analisis. Informasi tentang masalah-masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi-aksi kebijakan, hasil kebijakan, dan kinerja kebijakan disajikan dalam beragam bentuk (Dunn, 2000:103) Misalnya, hasil dari kebijakan pendidikan pemerintah yakni kelulusan UN di SD se-Indonesia disajikan dalam bentuk grafik statistika (pengembangan proses pembelajaran yang baik akan meningkatkan jumlah kelulusan siswa per tahun); sebagai kesimpulan para ahli (para ahli memberikan tanggapan bahwa peningkatan kelulusan UN di SD dikarenakan kemajuan dalam pembelajaran yang baik); atau sebagai suatu ekspresi nilai dan kebutuhan (Pengembangan proses pembelajaran diperlukan untuk peningkatan kemampuan siswa SD menyerap pelajaran dengan baik); b) Klaim Kebijakan merupakan ksimpulan dari suatu argument kebijakan. Dalam hal ini, klaim kebijakan dianggap sebagai konsekuensi logis dari informasi yang relevan bagi kebijakan. Misalnya, jika ingin peningkatan kelulusan UN SD terus bertambah maka pemerintah seharusnya melakukan pengembangan proses pembelajaran dengan baik dan benar. c) Pembenaran (Warrant) yakni asumsi dalam argument kebijakan yang memungkinkan analis untuk berpindah dari informasi relevan dengan kebijakan ke klaim kebijakan. Peranan dari pmebenaran adalah untuk memadukan antara informasi yang relevan dengan klaim kebijakan tentang terjadinya ketidaksepakatan atau konflik, sehingga akan memberikan suatu alasan untuk menerima klaim. Misalnya, pembenaran yang dilakukan oleh sekelompok ahli bahwa dengan peningkatan mutu proses pembelajraan maka pemerintah akan memperoleh hasil kelulusan UN SD dengan baik. d) dukungan (Backing), yakni dukungan terhadap pembenaran yang dilakukan dalam bentuk hukum-hukum ilmiah, pertimbangan para pemegang otoritas keahlian, atau prinsip-prinsip moral dan etis. e) bantahan (rebuttal) merupakan suatu kondisi di mana klaim asli tidak diterima. Tidak ada kesepakatan antara segmen masyarakat dengan tindakan pemerintah. f) kseimpulan (Qualifier) memberikan argument di mana analis yakin terhadap suatu klaim kebijakan. Argument tersebut diekspresikan dalam bahasa probabilitas, bisa berupa perkataan “barangkali”. “sangat mungkin”, “pada tingkat kepercayaan 0,01” Namun, jika analis secara penuh yakin terhadap suatu klaim maka kesimpulan tidak diperlukan.

Dalam analisis kebijakan dikenal bentuk argument kebijakan yang merupakan alat untuk mengubah informasi yang relevan dengan kebijakan menjadi pernyataan kebijakan.

 

e)    AKPD mengalokasikan nilai-nilai kehdupan masyarakat.

Pada kritik-nilai, pernyataan kebijakan didasarkan pada etika yang berkembang di masyarakat. Segala informasi kebijakan didasarkan atas dasar asumsi tentang kebenaran atau kesalahan, kebaikan atau kejelekan dari kebijakan berikut konsekuensinya dalam masyarakat. Sehingga pembenaran(W) dalam argument etis memberikan aalsan untuk menerima pernyataan dengan mengaitkannya dengan suatu prinsip moral atau aturan etis. Analisis sistematis tentang justifikasi etis dan moral mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam perdebatan.

Di sini terjadi relativisme nilai terkait dengan pandangan lain yang diterima secara luas oleh analisis-analisis kebijakan, yakni bahwa metode analisis kebijakan dpaat digunakan untuk maksud baik atau jahat, tergantung semata-mata pada tujuan yang dilayani oleh analisisnya.

 

 

Contohnya:

(I)               

Data yang dilansir oleh Country Report “13th Regional Meeting of EFA Coordinators” di Bangkok, Thailand 2013 menyatakan bahwa guru yang telah tersertifikasi sebanyak 27,65%

 

                              (Q)                                           (C)

(Barangkali)

 

Kebijakan pemerintah mengenai sertifikasi guru belum menyentuh seluruh guru di daerah-daerah

                                                Sebab(W)

Kesempatan untuk mendapatkan program sertifikasi terhambat karena adanya persyaratan tertentu.

 

 

 

 

                              Karena (B)                                   Kecuali (R)

Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari programstudi yang terakreditasi.

 

Jika ini menjadi keharusan maka sebaiknya seluruh guru yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalani sertifikasi dapat diproses

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Apakah yang dimaksud dengan batasan masalah kebijakan (publik) sebenarnya, dan bagaiamnakah tahapan perumusan kebijakan public yang perlu ditempuh menurut Dunn, 1994 (Subarsono, 2005:30)? Coba saudara kemukakan ilustrasi yang jelas dari sebuah kebijakan pendidikan dasar untuk tahapan situasi masalah, meta masalah, masalah substantive, dan maslaah formal yang memerlukan pertimbangan alternatif kebijakan (selain kebijakan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, misalnya model manajemen berbasis sekolah, sertifikasi jabatan guru, KBK, Ujian Nasional, alokasi dana BOS, dan sebagainya)?

JAWAB:

 

 

a)        Batasan masalah kebijakan

Yang dimaksud dengan batasan masalah kebijakan publik ialah pengorganisasian dari segala hal ataupun keadaan dari ketidaksesuaian antara penerimaan kebutuhan, nilai-nilai, dan kesempatan dengan realita sehingga perlu diadakannya tindakan dari pemerintah melalui kebijakan publik (Subarsono, 2011:24)

b)        Tahapan perumusan kebijakan publik

William Dunn (2000:228) mengemukakan bahwa ada empat fase tahapan perumusan masalah kebijakan publik. Sebelum dijelaskan apa saja tahapan tersebut, maka sebaiknya kita cermati terlebih dahulu siklus tahapan perumusan masalah kebijakan publik sebagai berikut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan perumusan masalah yang digambarkan William Dunn di atas dapat kita uraikan.

Ketika akan merumuskan masalah maka harus ada pengakuan “dirasakannya keberadaan” suatu situasi masalah atau dengan kata lain pengenalan masalah yang didasarkan atas rasa ketidakpuasan atau sesuatu yang dirasakan salah. Sehingga akan muncul tahapan awal dalam perumusan kebijakan publik yakni pencarian masalah oleh pelaku kebijakan dan akan menimbulkan meta masalah (masalah rumit) yang harus dihadapi oleh para analis. Kemudian dari meta masalah para analis melakukan pendefinisian masalah dalam istilah yang mendasar ataukah umum. Misalnya, menentukan masalah apakah termasuk ke dalam masalah ekonomi, sosial atau ilmu politik. Sehingga masalah-masalah tersebut akan menjadi masalah substantif yang akan dipecahkan. Melalui spesfikasi masalah, maka masalah substantif akan diubah menjadi masalah formal, yaitu masalah yang dijelaskan secara rinci dan jelas.

 

c)    Contoh empirik

Ilustrasi Tahapan Perumusan Masalah

Tahapan

Ilustrasi Contoh

Situasi Masalah

Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

Meta Masalah

1.     Tidak meratanya kemampuan siswa di setiap daerah

2.     Kesiapan siswa yang kurang memadai karena mereka dihadapkan banyak materi pelajaran yang harus dikuasainya

3.     Kesulitan distribusi naskah UN ke daerah terpencil

4.     Penilaian UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa saja

5.     Kesiapan sekolah yang belum maksimal karena hambatan sarana prasarana seperti bangunan sekolah serta perabotannya yang masih kurang layak untuk dijadikan tempat pelaksanaan ujian

Masalah Substantif

1.    Ditinjau dari aspek psikologis, siswa merasa dibebankan dalam standar kelulusan yang terlampau tinggi karena setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda

2.    Ditinjau dari aspek ekonomi/finansial, pelaksanaan UN cenderung menghabiskan anggaran negara yang cukup besar

3.    Ditinjau dari aspek administratif, banyak sekali kegiatan administrasi yang harus dilakukan sekolah dalam penyelenggaraan UN seperti kelengkapan data siswa yang harus disetor ke pusat; mengurus nilai raport, US dan Ujian praktek siswa; pembuatan ijazah, dan lain-lain

Selain itu, dari hasil UN pemerintah dapat mengumpulkan informasi sebagai bahan evaluasi dari pelaksanaan kurikulum dalam jangka tahunan

4.    Ditinjau dari aspek sosial, pelaksanaan UN ini akan memberikan efek kepada masyarakat sehingga masyarakat (sebagai stakeholder) akan menilai kualitas sekolah serta lulusannya dilihat dari hasil UN

Masalah Formal

Setelah menyimak uraian dari situasi masalah, meta masalah, serta masalah substantif, maka pelaksanaan UN sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu apakah sudah memenuhi humanisme siswa sebagai peserta didik (yang mempunyai perbedaan karakteristik, terutama kemampuan kognitif)? Apakah pelaksanaan UN dapat dilakukan secara desentralistik oleh setiap satuan pendidikan karena yang mengetahui kondisi sekolah dan siswa hanya mereka sendiri?

DAFTAR PUSTAKA

 

Dunn, William  N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press: Yogjakarta

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar:Yogyakarta

Tilaar dan Nugroho, Riant. 2008. Kebijakan Pendidikan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Wasliman, Iim. 2007. Modul Problematika Pendidikan Dasar. SPs UPI:Bandung

Country Report “13th Regional Meeting of EFA Coordinators” Bangkok, Thailand. 2013

 

Sumber Internet:

en.m.wikipedia.org/wiki/Primary_Education  diakses tanggal 30 Maret 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s