Chapter Report Landasan Filosofis

Posted: November 20, 2012 in Makalah
Tag:

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.      LATAR BELAKANG

Merebaknya isu-isu moral pada kalangan pelajar seperti tawuran, geng-geng motor, penyalahbunaan narkotika dan minuman keras, serta seks bebas membuat pendidikan semakin disorot oleh masyarakat. Ada apa dengan pendidikan? Pendidikan di sekolah bukanlah sekedar tempat mentransfer ilmu-ilmu kognitif tetapi juga tempat penanaman nilai-nilai moral dan perkembangan aspek sikap siswa yang akan dipergunakannya ketika terjun ke dalam lingkunagn masyarakat kelak. Seseorang yang sudah menisbatkan diri menjadi seorang guru maka ia akan mempunyai tanggung jawab moral yang besar terhadap siswa-siswanya.

Melihat kondisi banyaknya penyimpangan moral di kalangan pelajar saat ini, menjadikan tugas yang diemban guru sebagai pendidik sangat rumit. Harus ada beberapa model pendekatan dalam membelajarkan nilai-nilai moral ke dalam siswa. Maka untuk mengembangkan strategi pembelajaran moral yang optimal terlebih dahulu harus mengetahui karakteristik siswa dan budayanya sebagai pijakan. Siswa dikatakan bermoral apabila  mereka memiliki kesadaran moral, yaitu dapat menilai hal-hal yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan maupun yang tidak.

Dalam penerapan kesadaran bermoral ini maka siswa perlu dilatih, dibimbing, serta diayomi sejak usia dini. Dimulai dari lingkungan keluarga kemudian diteruskan ke lingkungan sekolah, dalam lingkup lingkungan sekolah maka akan ada peraturan-peraturan yang mengikat namun tidak mengekang siswa sebagai latihan dalam pembentukan moral siswa. Pendidikan moral pun disesuaikan dengan karakeristik siswa tersebut. Sehingga dalam pembelajaran moral di sekolah perlu diperhatikan aspek-aspek kebebasan siswa sebagai individu agar tidak adanya rasa otoriter yang didapatkan oleh siswa.

Sebagaimana kita ketahui bahwa siswa SD merupakan seorang individu yang baru mengembangkan interaksi sosialnya dengan orang lain ketika ia berada di sekolah. Pentingnya interaksi sosial ini bagi perkembangan moral anak terletak pada kontinuitas, organisasi, dan kompleksitas stimulasi sosial dan kognitif yang dihadapkan kepadanya (Duska & Welan dalam Budiningsih, 2004:10). Pendidikan moral pun disesuaikan dengan karakeristik siswa tersebut. Sehingga dalam pembelajaran moral di sekolah perlu diperhatikan aspek-aspek kebebasan siswa sebagai individu agar tidak adanya rasa otoriter yang didapatkan oleh siswa.

 

 

  1. B.       RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini ialah:

  1. Bagaimana hubungan kebebasan siswa sebagai individu dan peran guru di sekolah sebagai pemegang “kuasa” di kelas?
  2. Bagaimana cara menanamkan sikap moral siswa sejak dini?
  3. Bagaimana cara penanaman konsep moral dalam implikasinya ke kurikulum?

 

  1. C.      TUJUAN

Adapun rumusan tujuan dalam makalah ini ialah untuk mengetahui bagaimana:

  1. Hubungan kebebasan siswa sebagai individu dan peran guru di sekolah sebagai pemegang “kuasa” di kelas?
  2. Cara menanamkan sikap moral siswa sejak dini?
  3. Cara penanaman konsep moral dalam implikasinya ke kurikulum?
  1. D.      SISTEMATIKA PENULISAN

Pada BAB I dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dari pembuatan makalah. Kemudian pada BAB II akan dipaparkan deskripsi hasil terjemahan penulis dalam buku Modern Phylosophies of Education: Fourth Edition Foundation of Education karangan John S. Brubacher pada chapter ke sepuluh mengenai Moral Education. Kemudian pada BAB III dipaparkan mengenai dukungan dari berbagai teori-teori mengenai pendidikan moral serta bagimana implikasinya bagi praktisi pendidikan di Indonesia khususnya. Lalu pada BAB IV akan dipaparkan kesimpulan serta saran yang diberikan oleh penulis yang sedikit banyak akan berguna bagi perkembangan pendidikan di Indonesia.

BAB II

DESKRIPSI ISI BAB

 

Identitas Buku

Judul   :  Modern Phylosophies of Education: Fourth Edition Foundation of Education

Penulis:   John S. Brubacher

Penerbit :  Kogahuche Company, LTD Tokyo

Tahun Terbit:  1969

Deskripsi isi buku:

MORAL EDUCATION

Telah dinyatakan dalam isu-isu yang diajukan oleh pembahasan mengenai kebebasan di dalam pendidikan. Apakah kita bebas atau telah menetapkan pilihan di dalam tujuan-tujuan pendidikan yang memiliki suara moral yang jelas. Sekalipun kita bebas, pertanyaannya adalah – dan sebuah pertanyaan moral adalah bahwa – apakah komunitas orang dewasa harus mempraktekan kebebasan atau hambatan dalam mengundang generasi muda untuk membantu dalam memutuskan tujuan-tujuan pendidikan mereka. Lagi, praktek yang efektif di dalam kebebasan mengharuskan aturan-aturan sekolah dan ketaatan terhadap disiplin. Pemeliharaan disiplin telah menjadi sebuah masalah moral semenjak dahulu kala. Kepentingannya adalah isu-isu moral pada tingkat ini dan pada tingkat-tingkat yang serupa, kita harus menekankan lebih dalam untuk mengkaji sifat dari bidang moral itu sendiri.

KEBEBASAN DAN OTORITAS

Demokrasi bersandar pada individu. Oleh karenanya, seperti dalam kasus ini, metoda guru haruslah mengorganisir lingkungan sosial di dalam sekolah sehingga individualitas siswa akan memiliki sebuah kesempatan dan mengekspresikan dirinya sendiri. Banyak definisi-definisi di dalam kebebasan yang telah diakui dalam proses pendidikan. Esensi mereka, kebebasan adalah sebuah fungsi di dalam individualitas. Jika para siswa tidak memiliki perbedaan-perbedaan individu, tidak akan ada tuntutan akan kebebasan. Setiap orang harus bertindak sama. Tidak seorangpun yang dapat menginginkan berbeda, yaitu, bebas. Tetapi di dalam mengidentifikasi kebebasan dengan perbedaan, terdapat sebuah referensi sosial yang tersirat. Anak-anak tidak hanya berbeda satu sama lainnya, tetapi mereka juga menyerupai satu dengan yang lainnya agar mampu untuk hidup bersama-sama secara harmonis. Setiap posisi adalah sebuah masalah penekanan moral, berdasarkan pada sikap seseorang pada sebuah keberagaman di dalam fase-fase filsafat pendidikan lainnya.

Tradisi yang bertahan lama daripada mendukung dasar pemikiran bahwa anak harus mempelajari ketaatan yang tidak dipertanyakan terhadap otoritas dari orangtua atau pada guru in loco parentis. Semenjak orang dewasa tidak diragukan lagi mengetahui lebih baik apa yang harus dilakukan daripada anak-anak yang kurang dewasa, kepercayaan implisit di dalam otoritas orang tua atau guru menjanjikan rute tercepat dan langsung terhadap pengetahuan solid dan moral yang kuat. Sebegitu yakinnya para pendahulu kita di dalam ekonomi pedagogi yang mana mereka mengklaimnya lebih baik bagi seorang anak untuk berada di bagian kanan di dalam rantai-rantai daripada salah di dalam kebebasan.

Para pendidik yang mempelajari lebih jauh di dalam arah yang berlawanan dari kebebasan para siswa di dalam kelas lebih romantis di dalam para pendidik yang progresif. Mereka mempelajari sejauh ini di dalam arahan ini, karena mereka menganggap perbedaan-perbedaan individu diantara anak-anak adalah ciri-ciri tetap di dalam alam. Menghormati mereka mempertahankan kebebasan di dalam individu untuk menyatakan perbedaan-perbedaan yang unik yang menandai individualitasnya. Akibatnya, mereka bergabung dengan orangtua, guru, dan orang dewasa secara umum untuk mengadopsi sikap a laissez faire terhadap anak-anak. Aturan mereka adalah untuk berada diluar cara alami sehingga ini dapat memenuhi dirinya sendiri berdasarkan pada hukum-hukum bawaannya.

Pada saat para remaja seringkali tidak bersedia terhadap hambatan, laissez faire, atau sikap yang permisif sangat menyambut mereka. Kemungkinan mereka akan merasa senang di dalam sekolah atau rumah di mana mereka dibiarkan melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Tetapi ini tidak selamanya benar. Salah satu kesesuaian pada pendidikan progresif berkaitan dengan anak yang secara paradoks menanyakan gurunya, ”Apa yang harus kita lakukan adalah apa yang kita ingin lakukan saat ini?” Sebenarnya pertanyaan ini bukan sebuah lelucon. Ketidaksukaan akan selalu diperintah seringkali terjadi pada apa yang disebut dengan pengajaran ”non-direktif”. Tujuan utama dari metoda ini adalah, secara paradoks, untuk mendorong siswa menggunakan inisiatifnya. Siswa yang lebih tua, khususnya, sudah terbiasa menunggu inisiatif gurunya dimana mereka gagal untuk mengembangkan bidangnya sendiri. Dengan menolak memberikan arahan awal pada pelajaran, guru menghadapi siswa dengan kebutuhan untuk mengeluarkan inisiatifnya sendiri sebagai alternatif pada kebosanan. Laissez faire, atau sikap permisif, oleh karena itu, tidak selalu negatif; pengajaran non direktif adalah varian yang positif.

Para pendidik lainnya tidak menemukan alasan moral untuk kebebasan di dalam sebuah pemujaan romantik pada alam sama sekali. Jauh dari mendasarkan kebebasan terhadap kebaikan bawaan dalam sifat anak, mereka mendukungnya karena akibat-akibat buruk yang mereka amati mengalir dari kebalikannya, otoritarianisme. Dengan memberikan otoritas mutlak pada guru, mereka menyatakan, adalah buruk baik bagi guru dan juga siswa. Ini kemungkinan akan mengkorupsi guru ke dalam seorang tiran, dan ini lebih daripada membuat anak-anak terlalu menentang atau terlalu taat. Bahaya dalam membuat mereka menentang adalah bahwa mereka berpikir bahwa penentangan mereka pada otoritas adalah terpuji, dan bahaya di dalam membuatnya taat adalah bahwa mereka kehilangan seluruh inisiatifnya. Lebih buruk, frustasi yang konstan pada ketegasan siswa dapat membuatnya untuk melakukan bully dalam hubungannya dengan para siswa yang lebih lemah dan ini akan melanggengkan tirani di dalam generasi guru selanjutnya serta orangtua.

Terdapat masih banyak para pendidik yang, di dalam menolak klaim-klaim dalam sebuah konsep romantik, laissez faire mengenai kebebasan, tidak pada waktu yang sama mengambil pandangan yang bertentangan akan otoritas. Untuk membiarkan seorang anak bertindak tanpa hambatan di dalam kelas pada saat individualitasnya mengundang keributan. Untuk mengamankan kebebasan moral harus terdapat beberapa aturan berdasarkan pada pada hukum di mana anak-anak dan orang dewasa mengatur tata tertib mereka dan pada otoritas di mana mereka taat kepadanya. Kebebasan murni, kemudian, harus berarti kebebasan untuk melakukan apa yang aturan dalam otoritas nyatakan harus lakukan, dengan kata lain, untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Maka anak-anak mempelajari kebebasan di bawah disiplin hukum; dia tidak mempelajarinya sebagai terhambat oleh tata tertib ini. Orang tua atau guru, tentu saja, adalah personifikasi dalam otoritasnya. Untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan hasil-hasilnya di dalam kebebasan daripada tirani, guru tidak akan membawa mantel otoritasnya dalam sebuah cara yang memerintah tetapi mengenakannya dengan sebuah martabat dan kemanusiaan.

Dengan mengenali peran otoritas ini di dalam kebebasan, para pendidik lain yang menyatakan bahwa kebebasan moral harus juga berarti kebebasan dari hukum dan juga kebebasan di dalam atau di bawah hukum, khususnya di mana hukum adalah anakronistik, usang, kadaluwarsa. Para siswa yang muda dan yang tua harus bebas untuk menyatakan individualitas mereka terhadap kaidah-kaidah yang membatasi, dari perbudakan terhadap prasangka rutin dan rasa takut. Tujuan dari kebebasan tersebut bukan secara romantki menekankan pada kebaikan alami terhadap sifat anak individu sebagai sebuah tujuan di dalam dirinya sendiri, tetapi untuk menekankan pada perbedaan-perbedaan individu di dalam generasi yang lebih muda sebagai sebuah sarana di dalam mereformasi secara progresif  kebudayaan sosial. Pandangan ini, tentu saja, menyiratkan bahwa kebudayaan sosial bukanlah sebuah rantai untuk mengikat generasi muda tetapi sebuah anak tangga yang dapat dinaiki. Dengan kata lain, bahwa anak mempelajari kebebasan moral yang dapat melihat lebih daripada satu alternatif di dalam sebuah masalah yang dihadapinya dan yang setelah mendramatisir alternatif-alternatif ini di dalam imajinasi, secara cerdas memilih salah satu alternatif ini untuk ditindaklanjuti.

Dengan konsep di dalam kebebasan pendidikan ini di dalam pikiran, momen ini sesuai pada posisi yang memikirkan kebebasan terutama dipandang dari sudut kebebasan dalam gerakan fisik untuk anak.

DISIPLIN SEKOLAH

Contoh khusus di dalam infrastruktur sosial dan moral di dalam sekolah yang patut mendapatkan perhatian terpisah adalah disiplin. Apakah filsafat pendidikan seseorang menuntut banyak akan sedikit kebebasan, kondisi-kondisi sosial optimum tertentu harus didapatkan di dalam sekolah jika pembelajaran yang efektif terjadi. Ini adalah kondisi-kondisi di dalam hukum dan undang-undang. Hukum dan undang-undang adalah penting untuk mengadakan instruksi dimana mereka mampu untuk pengejaran umum dalam kehidupan sehari-hari diluar sekolah. Ini harus dianggap sebagaimana adanya. Pertanyaan utamanya, bagaimanapun juga, adalah bagaimana disiplin, hukum dan undang-undang ini, dipelihara di dalam sekolah.

Satu metoda dapat membuat disiplin sebuah kondisi sebelum pengajaran. Harus terdapat beragam aturan sebelum pengajaran dimulai. Memang, memelihara tata tertib dan memberikan pengajaran hampir merupakan dua fungsi yang berbeda dari guru. Di bawah kondisi-kondisi tersebut, tata tertib disiplin biasanya menyatakan aturan-aturan. Dalam hal ini, ketaatan akan keinginan guru adalah yang pertama dan merupakan perintah. Orang tua atau guru dapat memberikan alasan-alasan untuk permintaannya, tetapi dia tidak membutuhkannya. Anak-anak harus mematuhi karena orangtua – atau guru in loco parentis – menginginkannya. Dalam melakukannya, mereka benar-benar taat dengan hukum moral itu sendiri. Jika segalanya, disiplin di dalam sekolah harus lebih ketat daripada disiplin rumah.

Metoda kedua membuat disiplin kebetulan terhadap pengajaran yang menarik. Di sini guru, yang antusias akan bidang atau spesialisasinya harus menularkan antusiasmenya tersebut pada siswa, tidak perlu mengganggu mengenai disiplin sebagai sebuah bidang terpisah. Anak-anak akan terpikat di dalam kurikulum di mana ketertarikan mereka akan mendukung sebuah disiplin diri. Berdasarkan pada teori ini, terdapat sebuah kesatuan moral dan spiritual diantara siswa dan guru dimana kesesuaian dari yang pertama sebagai sebuah kondisi sebelum pengajaran tidak pernah muncul. Ruang kelas yang bahagia dapat menjadi masyarakat yang bahagia. Anak-anak, dan juga orang dewasa, yang memiliki kerja yang signifikan jarang menjadi sumber dalam masalah-masalah disiplin baik untuk guru maupun polisi.

Metoda ketiga berada di luar menggunakan kepentingan untuk mentransfer tempat dalam otoritas untuk memelihara disiplin dari guru itu sendiri terhadap kelas secara keseluruhan. Di sini aturan oleh seseorang memberikan cara pada aturan oleh banyak orang. Tatanan sosial di dalam sekolah menjadi sebuah fungsi dalam sebuah tujuan kelompok. Jika anak-anak secara kooperatif terlibat dengan guru dalam sebuah proyek bersama, dengan mengikuti tujuan akhir akan memperkuat peraturannya sendiri. Anak-anak akan mendisiplinkan diri mereka sendiri untuk mendapatkan tujuan-tujuan mereka yang diterima. Di sini, masing-masing anggota dalam kelompok dapat mempraktekan keharusan moral satu sama lainnya dan kemudian menyerahkan keharusan moral darinya. Di bawah rezim tersebut, mungkin tidak akan terdapat jenis tata tertib yang sama dimana guru itu sendiri ”tetap teratur”, namun demikian efektif.

Apapun yang merupakan dasar untuk memelihara disiplin, misalkan, sekarang, bahwa setelah guru telah melakukan hal terbaik yang dia dapat di dalam batasan-batasan dalam kapasitasnya, beberapa anak masih tetap tidak patuh. Haruskah orang tua atau guru menghukum anak tersebut? Beberapa sangat skeptis apakah hukuman harus dipilah-pilah. Dan jika terdapat kesempatan-kesempatan tersebut, mereka sangat skeptis akan hasil-hasil yang akan dicapai. Yang lainnya dipersiapkan untuk menghindar dari hukuman secara keseluruhan. Pada akhirnya, mereka akan kemungkinan menggunakan beberapa bentuk dari paksaan yang diproporsikan terhadap keadaan-keadaan di dalam kasus untuk mencapai tujuan dari keluarga atau kelas. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan otoritas guru mencukur paksaan tersebut.

Di mana hukuman adalah penting, teori etika di mana teori ini dipilah dapat sangat bervariasi. Kita dapat pertama-tama memperhatikan pada teori retribusi atau retaliasi. Berdasarkan pada pandangan-pandangan ini, hukuman adalah sejenis balas dendam. Perbuatan buruk yang dilakukan pada orang lain dapat dihilangkan atau diimbangi hanya oleh sebuah kelakuan buruk yang dikenakan pada pelaku. Ini adalah hukum moral lama yaitu mata untuk mata dan gigi untuk gigi. Yang ditambahkan pada teori ini ditemukan di mana ini dapat dibuktikan dimana infraksi-infraksi ini disalahkan. Anak mengetahui tindakannya adalah salah, tetapi disamping pengetahuannya; dia melakukannya dengan dendam. Untuk sebuah memamerkan hukum moral, banyak yang berpikir, hanya hukuman yang akan memadai untuk penebusan.

Teori lainnya adalah bahwa hukuman diadakan untuk melindungi kelas dengan membuat sebuah contoh dari pelaku. Penekanan ini, contohnya, tidak membersihkan individu akan kesalahannya untuk memastikan kelompok terhadap pelanggaran-pelanggaran yang serupa akan kedamaian dan keamanannya. Perilaku antisosial adalah sebuah ancaman pada eksistensi kekuasaan dan prestise di dalam kelompok kelas dan melaluinya di dalam sekolah atau bahkan masyarakat itu sendiri. Kelompok sosial harus oleh karena itu dilindungi. Bahaya utama dari hambatan ini sebagai sebuah motif untuk penghukuman adalah bahwa hambatan ini terlalu berat dan oleh karena itu menciptakan sebuah rasa ketidaksukaan daripada peringatan.

Sebuah teori akhir dari hukuman adalah edukatif. Kekurangan dari teori-teori sebelumnya mengenai hukuman adalah bahwasanya hukuman biasanya negatif dan bahwa hukuman tidak secara posiitf menekankan cara untuk merehabilitasi anak yang tidak patuh. Poin di dalam teori ketiga ini adalah tidak ada hukuman yang harus diberikan yang tidak membangun atau mendidik anak. Dalam artian, hukuman adalah sebuah ekspresi moral di dalam harapan sosial. Anak yang tidak patuh diberikan sebuah peluang untuk melihat diri mereka sendiri seperti juga anak lain melihat dirinya. Tetapi dia gagal untuk melihat dan menerima prinsip ini, dan bahkan hukuman telah gagal. Kita kemudian dapat hanya mendoakannya.

PRINSIP-PRINSIP MORAL DAN KURIKULUM

Sejauh ini kita telah membahas aspek-aspek sosial di dalam pendidikan yang memiliki ciri moral. Bab ini tetap akan membahas mengenai prinsip-prinsip moral sebagai mengarahkan obyek dalam pengajaran. Terdapat dua isu utama. Bagaimana kita akan memahami moral sebagai topik, dan bagaimana kita dapat memastikan, tidak hanya pengetahuan moral, tetapi juga tata-tertib moral juga?

Pada awalnya, barangkali, kita harus membahas diri kita sendiri pada perbedaan diantara pengajaran moral dan etika. Beberapa akan mengajarkan moral-moral para pemuda tetapi bukan etika. Bagi mereka moral-moral menekankan performa; etika-etika menekankan pada pengetahuan. Apa yang mereka hargai dari para pemuda adalah dorongan dan memastikan respons-respons moral. Jika para pemuda berhenti untuk secara rasional etis, terdapat alasan untuk merasa takut akan kebaikan mereka menjadi terdemoralisasi ke dalam sebuah kelayakan yang terkakulasi. Mengajarkan etika secara prematur dapat menghambat perkembangan moral seperti juga penekanan yang prematur terhadap tata bahasa oleh guru dapat menghambat daripada meningkatkan penuturan yang baik. Jika pengajaran etika diberikan – dan tentu saja ini tidak dapat ditunda – ini harus disimpan untuk tahun-tahun yang lebih matang dari para siswa.

Intelektualisasi di dalam pendidikan moral memunculkan pertanyaan di dalam seberapa dekat untuk menghubungkan pendidikan moral dengan studi-studi intelektual lainnya. Beberapa cenderung untuk melihat pada pengetahuan moral sebagai hal yang berbeda dari jenis pengetahuan lainnya. Khususnya hal ini benar dimana moralitas membutuhkan dukungan di dalam agama supernatural. Yang lainnya mengambil pandangan bahwa intelektual dan studi moral harus berjalan beriringan. Fisi atom adalah sebuah kasus dalam poin ini. Sebelum penemuannya, banyak pemikiran bahwa fisika dan politik adalah bidang yang terpisah di dalam kurikulum. Dengan pembuatan bom atom yang super destruktif, bagaimanapun juga, pemisahan ini tidak lagi eksis. Fisi atom sekarang tidak hanya mengenai sains tetapi juga memiliki kepentingan moral. Studi intelektual dan moral, oleh karena itu, harus diajarkan berhubungan satu sama lainnya. Pendeknya, pendidikan moral memberikan resiko dari tidak lagi menjadi pengajaran mengenai moral, dimana siswa dapat mempelajari kebaikan-kebaikan abstrak tanpa harus mempelajari kebaikan di dalam kehidupan.

Tempat yang tepat bagi moral di dalam kurikulum dihambat lebih jauh secara ambigu oleh perbedaan-perbedaan pendapat mengenai sifat dari moral itu sendiri. Satu sisi dari perbedaan ini memandang bahwa moral memiliki sebuah kualitas obyektif yang mampu diselesaikan oleh otoritas. Sisi lain memandang bahwa individu harus menentukan bagi dirinya sendiri apa yang benar dan apa yang salah. Jika seseorang mencoba untuk memecahkan jalan buntu ini oleh sebuah analisis dalam wacana moral, dia akan menolak nilai-nilai moral obyektif karena nilai-nilai moral adalah non kognitif dan tidak dapat diverifikasi. Sebaliknya, nilai-nilai tersebut hanyalah emotif, semua guru dapat melukis gambar di dalam cara-cara yang berbeda dalam kehidupan moral dan membiarkan siswa untuk memilih berdasarkan pada keinginannya. Kaum obyektifis, tentu saja, memandang bahwa jenis pendidikan moral ini akan dihasilkan dalam sebuah relativisme yang tidak terjamin. Sudut pandang apapun yang didudukung, hasilnya untuk perkembangan otonomi moral dipenuhi dengan akibat-akibat.

Keterlibatan otonomi di dalam siswa memunculkan isu dalam tanggung jawab moralnya. Ini secara umum dinyatakan bahwa tanpa kebebasan, tidak akan ada tanggungjawab. Maka, jika seorang determinisme yang kaku mendapatkan, anak mungkin tidak dapat dianggap akuntabel untuk apa yang dia lakukan. Akuntabilitas haruslah disalahkan untuk tindakan-tindakan di masa lalu pada pintu di awal pelatihan. Jika pelatihan yang disalahkan, kemudian tanggungjawab bukan semata-mata individu tetapi sosial juga. Guru, orang tua, dan komunitas secara bersama akuntabel dengan anak. Yang lainnya akanb melandaskan pada tanggung jawab, tidak hanya pada apa yang telah terjadi, tetapi di dalam antisipasi pada akibat-akibat di masa depan. Siswa bertanggung jawab, kemudian, hanya pada saat dia dapat diajarkan untuk menjadi bertanggung jawab, bertindak dipandang dari sudut akibat-akibat yang dapat diprediksi akan tindakan-tindakannya. Beberapa orang berpikiran bahwa fungsi ini telah ditampilkan ketika para pendidik telah dididik untuk mengetahui lebih baik. Yang lainnya menyatakan bahwa dia tidak benar-benar akuntabel sampai dia melakukan lebih baik juga. Ini tidak berarti bahwa ketidaktahuan adalah sebuah alasan dihadapan hukum. Liabilitas publik dapat dikenakan pada tindakan seseorang disamping ketidaktahuannya. Tetapi tanggung jawab moral harus berdasarkan pada antisipasi pada akibat-akibat, di dalam pendidikan. Ini tidak berarti bahwa ketidaktahuan adalah sebuah alasan dihadapan hukum. Liabilitas publik haruslah dikenakan pada tindakan seseorang disamping ketidaktahuan seseorang. Tetapi tanggung jawab moral lebih haruslah berdasarkan pada antisipasi akibat-akibat, di dalam pendidikan.

Kita dapat berhenti pada poin ini untuk menanyakan apakah seorang remaja memiliki sebuah kewajiban moral untuk mengembangkan bakatnya. Tidak diragukan lagi, dia memiliki hak terhadap sebuah pendidikan. Jika dia lalai di dalam mempraktekannya, masyarakat akan mengkoreksi kesalahan tersebut dimana dia memiliki bakat yang akan menjamin perkembangan diluar batas usia wajib. Sekarang, untuk mengulanginya, apakah para remaja memiliki sebuah kewajiban moral untuk mengembangkan kekuasaannya semaksimal mungkin? Atau, karena ini berada di dalam kehidupannya sendiri, mungkin dia akan menyia-nyiakan kesempatan-kesempatannya jika dia menginginkannya? Paling baik, kehidupan moral adalah otonom. Akibatnya, jika seorang remaja telah memenuhi persyaratan-persyaratan undang-undang, kewajiban lebih jauh haruslah berada dalam pilihannya sendiri. Secara umum dia akan memilih untuk mengakui klaim-klaim lebih jauh, tetapi jika dia tidak melakukannya, kehilangan adalah bagian dari harga yang harus dia bayar untuk otonomi.

Ini adalah fakta yang telah diketahui bahwa untuk mengajarkan pengetahuan moral adalah satu hal, tetapi untuk memastikan bahwa isu pengetahuan dikemukakan di dalam tata tertib moral adalah hal lainnya. Beberapa orang memikirkan satu alasan untuk hal ini berdasarkan pada fakta bahwa pembelajaran konvensional berputar di dalam pendidikan sekuler, dimana psikolog telah memperkenalkan kepada kita, tidak menerapkan kasus-kasus dalam mempelajari agama dan pendidikan moral. Alasan untuk hal ini sedikit tidak kentara. Di dalam mata pelajaran-mata pelajaran sekuler seperti tiga R, terdapat sebuah topik yang jelas yang harus dipelajari. Target yang dituju adalah tidak boleh keliru. Tetapi, disamping tujuan terbaik yang ingin dicapai, sebuah tingkat kegagalan hampir pasti dialami oleh usaha-usaha para pemula. Hambatan-hambatan di dalam organisasi yang tidak sempurna dan kontrol akan turut serta. Dia harus mempraktekannya agar menjadi sempurna. Di dalam situasi moral, kesemuanya ini dinyatakan berbeda. Usaha seseorang untuk melakukan hal yang baik tidak masuk akan keinginan organisasi atau kendali, di mana sifat dari hal yang baik selalu dapat dicapai. Jika tidak dapat dicapai, usaha ini tidak dapat mengeluarkan kewajiban moral terhadap individu. Kegagalan pada apa yang dilakukan di dalam pencapaian, oleh karena itu, haruslah berkaitan dengan kurangnya keinginan untuk mencapai hal yang benar. Maka hasil-hasil yang berdosa, tidak juga bahwa moralitas berada di luar jangkauan dari siswa, tetapi di luar deteksi dari apa yang diakui secara pasti di dalam kekuasaannya. Jika individu berada dibawah kewajiban untuk melakukan hal yang benar, kemudian dia harus melakukannya pertama kali. Dia tidak perlu melakukan praktek. Oleh karenanya, tidak terdapat hukum atau kurva di dalam pembelajaran moralitas, seperti halnya di dalam mata pelajaran-mata pelajaran sekuler.

Kesulitan lainnya dapat bersandar pada fakta bahwa sekalipun siswa berhasil, dengan atau tanpa sebuah kurva pembelajaran untuk moral, di dalam menyempurnakan dirinya sendiri di dalam kebaikan-kebaikan yang disepakati, dia masih masuk dalam seseorang yang bermoral yang beramal soleh. Beberapa pendidik tidak pernah berhenti untuk menyadari bagaimana mereka dapat mencakup sebuah daftar di dalam kebaikan-kebaikan terbaik di dalam kurikulum dan masih gagal untuk membuat siswa berbuat kebaikan. Diambil dari katalog moral seperti kebaikan-kebaikan sebagai industri, kesabaran, keberanian, kegigihan, kesetiaan. Seorang pemuda dapat mempelajari kesemuanya ini dan toh bukan menjadi moral atau kebaikan. Alasannya adalah bahwa para kriminal dan juga para warga negara yang mentaati hukum menanamkan nilai-nilai kebaikan ini. Nilai-nilai kebaikan ini adalah tanda-tanda di dalam sebuah keinginan yang efesien daripada sebuah keinginan yang baik. Yaitu, anak dapat mempraktekan nilai-nilai kebaikan ini sambil mengejar tujuan-tujuan akhir yang buruk.

BAB III

PEMBAHASAN

 

  1. A.  HUBUNGAN KEBEBASAN SISWA DAN OTORITAS GURU

            Karakteristik siswa umumnya adalah suatu cirri khas yang membedakannya dari individu lainnya. Menurut Degeng (Budiningsih, 2004:16) karakteristik siswa adalah semua aspek atau kulaitas pribadi seorang siswa yang telah dimikinya. Karena siswa dikaui “keakuannya”, maka dalam hal ini pendidikan tetap memegang peranan tidak membiarkan tindakan pribadi siswa tersebut, melainkan membantu, memberi pertolongan, melayani sesuai dengan eksistensinya agar menuju perkembangan yang dewasa sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Pendidikan yang keras dengan disiplin yang sangat ketat dengan menggunakan hukuman badan anak nyaris menjurus kepada pengabaian pribadi anak. Kebebasan anak perlu diperhatikan. Oleh karena itu, otoritas seorang guru hendaknya dilaksanakan secara bijaksana sehingga tidak akan terkesan otoriter.

Guru sebagai pembimbing bukanlah seorang tiran. Guru menjadi motivator, dialah yang memimpin proses pembelajaran, melakukan interaksi terhadap siswa yang harus ditaati oleh siswa. Namun, bukan berarti ia berhak bersikap otoriter. Di sini perlu adanya kehangatan yang dijalin dalam interaksi guru-siswa. Namun, memang harus ada prosedur yang harus ditaati oleh siswa. Kalau suatu prosedur telah ditetapkan antara guru-siswa makan tidak boleh menyimpang dari itu. Kalau bahan tertentu telah ditetapkan, maka tidak dapat menggunakan bahan lain. Kalau tujuan instruksional telah ditetapkan maka itulah yang harus dikejar. Namun, apakah kebebasan siswa akan diabaikan dan tidak akan berlaku sesuai dengan keadaan dirinya sendiri? Tentunya ada. Siswa dapat saja menentukan tempo belajar sendiri, bahkan dalam sistem yang lain dapat saja ia mulai denagn urutan bahan yang tidak sesuai dengan orang lain (Sadulloh, 2010:148).

Seorang guru menghormati setiap perbedaan individu masing-masing siswa yang bercampur dalam corak yang alami. Namun, bukan berarti nanti siswa akan bebas menentukan apa yang ingin mereka lakukan, di sekolah, mereka harus mengikuti aturan yang dibuat sekolah.Namun, peraturan itu semata-mata tidaklah mengekang kebebasan dari siswa. Dalam pembelajaran, guru juga harus memperhatikan inisiatif siswa. Karena dengan kebebasan yang terkendali maka siswa akan lebih kreatif dalam mengembangkan potensi dan bakatnya (kompasiana.com/post/edukasi/2012/06/26/siswa-bebas-mengapa-harus-takut/ diakses tanggal 16 November 2012)

Seorang guru hendaknya memberikan sikap positif kepada siswa. Dalam hal ini, siswa yang terlalu berada dalam ororitas mutlak seorang guru maka mereka akan berusaha berontak dan akan terjadilah bentrok antar guru-siswa. Ini sangatlah tidak baik. Karena guru akan cenderung bertindak seperti seorang penguasa tirani kepada siswa. Namun, jika membiarkan siswa melakukan tindakan apa yang ia mau maka akan terjadilah kekacauan. Sehingga perlu adanya jaminan hokum terhadap kebebasan moral yang dilakukan oleh siswa. Dengan demikian kebebasan yang menjadi hak siswa akan ada batasan-batasannya yang diatur dalam undang-undang. Maka akan terciptalah perilaku disiplin siswa dalam menaati aturan kebebasan tersebut.

Begitu anak belajar tentang disiplin hukum, tidak semata-mata orang tua ataupun guru (yang mempunyai otoritas) berhak menjadi otoriter. Harus ada pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Seorang anak yang sedang belajar mengenai kebebasan moral akan dapat melihat lebih dari satu alternative dalam menyelesaikan masalah secara cerdas dalam bertindak. Bahkan dalam metode pembelajaran yang menyertakan kebebasan pikiran dalam memilih alternative belajar secara biasa atau berbeda tanpa adanya kesulitan yang berarti. Maka dalam hal ini ada sikap dari siswa yang harus diperhatikan dalam pemenuhan kebebasannya sebagai individu. Setiap siswa berhak mendapatkan kebebasan tapi jika ia melampaui hak tersebut atau mengganggu kebebasan orang lain maka akan diterapkanlah disiplin hukuman dari sekolah.

  1. B.  DISIPLIN SEKOLAH

Disiplin berasal dari bahasa Latin Discere yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata Disciplina yang berarti pengajaran atau pelatihan (krblanglangbuana.wordpress.com/2011/12/04/pengertian-disiplin-dan-meningkatkan-disiplin-siswa/ diakses tanggal 16 November 2012). Disiplin dapat berarti kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan, dan pengendalian. Disiplin juga dapat berarti latihan agar mengembangkan diri sehingga dapat berperilaku tertib. Sekolah sebagai tempat belajar siswa bukan hanya tepat mencari ilmu kognitif tetapi juga sebagai sarana tempat latihan untuk belajar disiplin. Menurut Wikipedia, tujuan disiplin sekolah adalah untuk menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman terutama di kelas,

Dalam dunia pendidikan, ada yang kita kenal dengan alat pendidikan. Alat pendidikan ini ialah segala sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Ada beberapa alat pendidikan yang dikemukakan oleh Uyoh Sadulloh (2010:120), yakni pembiasaan, pengawasan, perintah, dan larangan. Terkait dengan ini, maka ada suatu aturan yang diterapkan di sekolah yakni tata tertib sekolah yang sedikit banyak berkontribusi sebagai alat pendidikan yang akan membuat siswa belajar untuk disiplin. Tata tertib di sini bukan berarti mengekang kebebasan siswa mengekspresikan “keakuannya” melainkan untuk memberikan batasan-batasan wajar mana yang bisa ia lakukan dan mana yang tidak boleh.

Tata tertib mengandung unsur yang juga tercantum sebagai alat pendidikan, yakni 1) Pembiasaan, suatu hal yang akan bisa dilakukan apabila siswa telah terbiasa melakukan hal-hal yang berdasarkan aturan atau sesuai dengan kaidah/norma yang berlaku; 2) Pengawasan, di sini penting adanya pengawasan dari orang dewasa ketika siswa melakukan sesuatu yang disukainya karena jika kebablasan dan sampai mengganggu hak orang lain maka itu perlu ditindaklanjuti; 3) Perintah, merupakan suatu isyarat atau petunjuk yang diberikan kepada siswa untuk menaati peraturan tata tertib dan ini adalah wajib dilakukan; 4) Larangan, ialah berkaitan dengan sesuatu yang tidak boleh dilakukan; 5) Hukuman, suatu perbuatan sadar yang diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib peraturan yang berlaku dan siftnya sedukatif yang dapat mendidik dan membimbing siswa.  Dalam hal ini, bukanlah berarti dalam pembuatan tata tertib tidak memperhatikan kebebasan individu melainkan mengarahkan kebebasan itu agar dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan siswa akan mengetahui batasan-batasan wajar dalam melakukan sesuatu. Umumnya siswa akan nyaman berada di temapat yang di mana ia boleh melakukan sesuatu sesukanya. Namun, ketika orang tua telah menyerahkan anaknya ke pihak sekolah maka mau tidak mau oran tua dan siswa harus mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pihak sekolah.

Dalam pelaksanaan disiplin bukan hanya terhadap tata tertib. Guru pun dapat merancang suatu strategi pembelajaran yang memasukkan materi disiplin, inilah yang dinamakan hidden curriculum. Disiplin sebagai salah satu implikasi dari pendidikan moral dapat diajarkan guru melalui interaksinya di kelas seperti interaksi manusia pada umumnya yang sarat akan nilai-nilai moral (Kelly, 1982:133). Guru dapat melatih kebiasaan-kebiasan serta sikap yang positif kepada siswa secara tidak langsung dan siswa pun tidak akan merasa bahwa ia sedang belajar untuk disiplin. Misalnya ketika ada seorang siswa yang sedang memberikan pendapat kemudian ada siswa yang menyeletuk maka guru menasehati ketika ada orang yang sedang berbicara maka yang lain hendaknya mendengarkan. Kemudian melatih siswa untuk sopan ketika berbicara dengan guru dan menghargai pendapat teman-temannya di kelas. Lalu guru pun memberika n apresiasi kepada siswa dengan perilaku baik selama pembelajaran di kelas dan memberikan semacam hukuman edukatif kepada siswa yang tingkah lakunya masih belum cukup baik. Hukuman didasarkan sebagai perbaikan atas perilaku yang tak wajar dan guru dapat memberikan nasehat, teguran, meberikan peringatan, sehingga anak akan sadar tentang kesalahannya dan tidak akan mengulanginya kembali.Hukuman akan berhasil apabila dalam diri anak timbul penyesalan terhadap kesalahan yang telah dilakukannya dan ia tidak akan mengulangi perbuatan tersebut (Sadulloh, 2010:124).

  1. C.  PRINSIP-PRINSIP MORAL DAN KURIKULUM

Kebanyakan orang sekarang menganggap bahwa pendidikan moral bukan hanya dipelajari secara materi di sekolah melainkan harus diaplikasikan ke dalam struktur kehidupan siswa dalam masyarakat. Menurut Piaget (Darmadi. 2007:57) mengatakan bahwa kesadaran moral anak akan mengalami perkembangan dari satu tahap ke tahap yang lebih tinggi. Piaget menetapkan ada 3 tingkatan perkembangan loral, yakni 1) tahap pra-moral yaitu anak yang berumur di bawah 4 tahun; 2) tahap heteronomous yaitu anak yang berumur antara 4-8 tahun; dan 3) tahap otonomous yakni anak yang berumur antara 9-12 tahun.  Namun tahapan ini bertentangan dengan pendapat Kohlberg yang menyatakan bahwa dalam perkembangan moral tidak ditentukan oleh faktor usia melainkan faktor kognitif mengenai penalaran moral, terutama dalam kemampuan berpikir abstrak dan luas. Jika Piaget membuktikan bahwa baru pada masa remaja pola pemikiran operasional formal berkembang, maka Kohlberg secara sejajar menunjukkan juga bahwa pada masa remaja dapat dicapai tahap tertinggi penalaran moral yaitu prinsip keadilan yang universal. Dengan demikian seluruh tahap perkembangan penalaran moral Kohlberg dapat diajarkan pada remaja.

Maka implikasi dari teori-teori para ahli di atas mengemukakan suatu kesimpulan bahwasanya pendidikan moral baik diajarkan pada saat siswa telah remaja. Namun, bukan berarti pada masa kakak-kakak tidak diajarkan mengenai pendidikan moral. Di sini ada beberapa tingkatan penalaran moral yang juga perlu dipertimbangkan. Ketika usia kakak-kakak maka siswa diajarkan bagaimana berperilaku sesuai dengan nilai moral sejak dini dan membentuk pembiasaan baginya sehingga akan berdampak positif di kehidupannya ketika dewasa kelak.

Ada pendapat yang berbeda dari Baier dan J.P. White di mana Baier mengungkapkan kesetujuannya jika pendidikan moral dicampurkan ke dalam bagian program pembelajaran atau biasa kita kenal dengan sebutan hidden curriculum. Namun J.P White menolak argument tersebut. Ia mengatakan bahwa pendidikan moral itu penting dan hendaknya diajarkan sebagai bagian terpisah dan dijadikan suatu mata pelajaran khusus di sekolah. Hirst pun menyetujui pendapat dari J.P White di mana pendidikan moral harus terpisah dari pelajaran lain walaupun mungkin pelalajaran tersebut ialah sejarah, agama, dan literature. Jika kita merujuk pada buku Becoming a Teacher karya Marsh Collin maka kita akan dapatkan beberapa desain kurikulum di Australia yang sebaiknya kita pelajari agar bisa diaplikasikan ke dalam kurikulum di Indonesia.

  1. Pendidikan moral sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum sekolah

Memang di Australia belum diterapkan secara penuh bahwa pendidikan moral dijadikan kurikulum tersendiri. Mata pelajaran tentang masyarakat dan lingkungan di sekolah-sekolah Australia merupakan suatu hal yang ideal untuk memasukkan isu-isu nilai karena berbagai macam bahan yang tersedia dan bersifat terintegrasi dari mata pelajaran. Di New South Wales (2006) baru-baru ini mengembangkan silabus baru mata pelajaran agama tahap 6, yang menelaah nilai melalui studi tradisi keagamaan besar seperti Buddhisme.

  1. Pendidikan moral diajarkan melalui lintas kurikulum

Pendidik telah merancang berbagai latihan praktis dan pendekatan teoritis untuk klarifikasi nilai dan perkembangan moral yang dapat digunakan sebagai “pemanasan” kegiatan atau sesi diskusi berkepanjangan, dan yang layak di sejumlah pengaturan subjek yang berbeda. Tentu saja, penanaman nilai-nilai terus terjadi pada semua kelas, baik secara sadar dilakukan oleh guru atau tidak (Hansen 1993). Perilaku guru di kelas, terutama bahasanya, memberikan penguatan positif atau negatif kepada siswa dan sangat mempengaruhi perilaku mereka. Siswa juga akan cenderung untuk mengidentifikasi panutan yang diberikan oleh guru masing-masing.

  1. Pendekatan klarifikasi nilai

Ini mengacu pada pendekatan non instruksi psiko terapi dari Carl Rogers (1969). Jadi siswa meneliti pola perilaku pribadi mereka dengan serangkaian proses dan melalui komunikasi perasaan emosional mereka melalui serangkaian latihan penguatan umum. Hal ini tampaknya memiliki pengaruh terapi terhadap siswa karena memungkinkan mereka untuk memilah-milah komitmen mereka pribadi tanpa dipengaruhi oleh para guru beralih ke penerapan metode didaktik (Santrock 2001). Pendekatan klarifikasi nilai digunakan oleh beberapa guru di AS dan Kanada. Contoh dari pendekatan ini telah muncul dalam materi kurikulum yang dihasilkan untuk sekolah-sekolah Australia, khususnya di bidang pembelajaran studi masyarakat dan lingkungan, teknologi dan kesehatan dan pendidikan jasmani.

  1. Pendekatan perkembangan moral

Mengenai pendekatan perkembangan moral, Rest (1975) dan Fraenkel (1976) menyatakan bahwa pengajaran melibatkan urutan dilema moral tidak memperhatikan cukup kurikulum yang optimal pencocokan dan rangkaian kurikulum. Tentunya beberapa dilema yang lebih efektif pada tingkat usia tertentu? Mungkin beberapa dilema dapat digunakan untuk membangun di atas dilema sebelumnya. Para penulis menyarankan bahwa dilema harus diurutkan, menjadi semakin lebih kompleks, abstrak dan sulit.

  1. Pendekatan analisis nilai

Pendekatan ini bergantung pada penggunaan pemikiran logis dan penyelidikan ilmiah untuk memutuskan pentingnya isu nilai. Siswa didorong untuk menggunakan rasional, dalam membahas, hubungan dan konseptualisasi proses analisis nilai siswa. Namun, kritikus, seperti Hahn dan Avery (1985), menunjukkan bahwa pendekatan analisis nilai sulit bagi guru untuk mengadopsi kecuali mereka menerima sesi pelatihan yang memadai. Ini juga telah mencatat bahwa tidak semua siswa termotivasi untuk menggunakan, atau mampu menggunakan, pendekatan ini.

Kelly mengemukakan bahwa program pendidikan moral bisa ditugaskan kepada pekerjaan tim guru di mana mereka menerima tanggung jawab terhadap pendidikan moral, sebagaimana program pelajaran integrasi/terpadu. Dengan kata lain bahwa guru meminkan peran penting dalam pengembangan pendidikan moral siswa walaupun pendidikan moral sudah diterapkan di beberapa sekolah sebagai kurikulum terpisah. Alan Harris sedikit berbeda pendapat bahwa guru mempunyai otoritas dalam pendidikan moral hanya diberikan kepada guru dengan subjek materi tertentu. Mesti adanya pemahaman penuh mengenai masalah pendidikan moral, penggunaan metode-metode yang mendekati solusi masalah tersebut, dan mengetahui bagaimana sikap moral dibentuk. Hirst juga menegmukakan bahwa penting adanya guru spesialis yang telah mempelajari mengenai pendidikan moral alami dan telah terlatih di daerah ini. Sehingga guru ini kaan memikirkan bahwa mereka tahu bagaimana sepakat dengan isu moral dengan siswa yang dalam sudut pandangnya sangat buruk pengalaman dalam hal itu.

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

  1. A.  KESIMPULAN

Setelah pemaparan hasil analisis dan deskripsi dari buku Modern Phylosophies of Education: Fourth Edition Foundation of Education karangan John S. Brubacher pada chapter ke sepuluh mengenai Moral Education maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral amatlah penting dilakukan sejak level sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Khusus untuk pendidikan dasar dan menengah di mana siswa masih “awam” terhadap esensi moral maka di sinilah peran guru dan sekolah dalam membimbing, mendidik, serta mengayomi siswa agar moralnya sesuai dengan aturan. Di pihak sekolah dapat berkontribusi dalam pembinaan moral siswa dimulai dari hal terkecil seperti penerapan disiplin dalam pematuhan terhadap tata tertib sekolah dan juga guru dapat mengaplikasikan pendidikan moral dengan cara menyisipkannya ke dalam mata pelajaran yang ia ajarkan sehingga siswa tidak akan merasa bahwa sebenarnya ia telah belajar mengenai moral.

Lalu mengenai kebijakan apakah pendidikan moral harus terpisah mempunyai kurikulum tersendiri atau masih terintegrasi ke dalam kurikulum pelajaran lainnya masih menjadi pertimbangan karena perlu adanya tenaga ahli dalam soal pendidikan moral serta pemahaman bagi guru secara aktif dalam mengikuti pola perkembangan moral siswa.

  1. B.  SARAN

Saran yang penulis buat ditujukan kepada para pemangku kebijakan sekolah dan pendidikan pada umumnya agar menerapkan pendidikan moral sebagai kurikulum terintegrasi agar siswa tidak merasa terbebani dengan penambahan mata pelajaran baru, yakni pendidikan moral. Kemudian bagi guru, hendaknya harus lebih kreatif serta mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih menekankan pengembangan moral dan akhlak siswa dalam pembelajaran sehingga akan berdampak positif untuk kehidupan siswa kelak.

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

 

Brubacher, John S. 1969. Modern Phylosophies of Education: Fourth Edition Foundation of Education. Tokyo: Kogahuche Company Ltd

Budiningsih, Asri. 2004. Pembelajaran Moral. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Darmadi, Hamid. 2007. Dasar Konsep Pendidikan Moral. Bandung: Alfabeta

Kelly, Albert Victor. 1982. Moral Education. London: Harper & Row Ltd

Marsh, Colin. (1968). Becoming A Teacher. Australia: Pearson Education Australia

Sadulloh, Uyoh dkk. 2010. Pedagogik. Bandung: Alfabeta

Akses internet:

kompasiana.com/post/edukasi/2012/06/26/siswa-bebas-mengapa-harus-takut/ diakses tanggal 16 November 2012

krblanglangbuana.wordpress.com/2011/12/04/pengertian-disiplin-dan-meningkatkan-disiplin-siswa/ diakses tanggal 16 November 2012

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s